Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Komisi X DPR Tolak Istilah ASN Bias di RUU Sisdiknas, Dorong Satu Status PNS untuk Guru demi Kesejahteraan dan Kepastian Pemda

Komisi X DPR Tolak Istilah ASN Bias di RUU Sisdiknas, Dorong Satu Status PNS untuk Guru demi Kesejahteraan dan Kepastian Pemda

 

Jakarta (08/04) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak agar draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara spesifik mencantumkan terminologi “guru” dan menolak istilah aparatur sipil negara (ASN) yang multitafsir guna menjamin kesejahteraan pendidik dan kepastian administrasi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Fikri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Martabat Guru

Terima Kunjungan STISIP Tasikmalaya, Sohibul Iman Ingatkan Peran Strategis Generasi Muda

Terima Kunjungan STISIP Tasikmalaya, Sohibul Iman Ingatkan Peran Strategis Generasi Muda

 

Jakarta (08/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, menyambut hangat kunjungan mahasiswa STISIP Kota Tasikmalaya ke Gedung DPR RI pada Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, ia menilai kegiatan kunjungan tersebut sangat penting untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai lembaga-lembaga negara, khususnya fungsi dan peran legislatif. Menurutnya, pemahaman ini akan menjadi

Atasi Banjir Periuk Tangerang, Habib Idrus Tekankan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Atasi Banjir Periuk Tangerang, Habib Idrus Tekankan Kolaborasi Pusat dan Daerah

 

Jakarta (08/04) — Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS, Habib Idrus, mengkritisi penanganan banjir di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, yang dinilai masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Ia menekankan bahwa kurangnya kolaborasi antarlevel pemerintahan menjadi salah satu penyebab banjir terus berulang. Pernyataan itu disampaikan saat audiensi dengan warga terdampak banjir di kawasan

Soroti Restrukturisasi Utang Whoosh, Amin Ak: Jangan Sampai Jadi Beban Fiskal Jangka Panjang

Soroti Restrukturisasi Utang Whoosh, Amin Ak: Jangan Sampai Jadi Beban Fiskal Jangka Panjang

 

Jakarta (08/04) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak., menyoroti rencana pemerintah terkait restrukturisasi utang dan opsi pengambilalihan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian agar langkah tersebut tidak justru menjadi beban baru bagi keuangan negara. Menurut Amin, proyek strategis nasional seperti kereta cepat

Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

 

Jakarta (08/04) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap). Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang selama

Hendry Munief Dorong Pemerintah Perkuat Arah Industri Film Nasional

Hendry Munief Dorong Pemerintah Perkuat Arah Industri Film Nasional

 

Jakarta (08/04) — Industri film nasional masih jalan di tempat. Padahal, Indonesia memiliki segalanya, baik di hulu berupa materi dan tema perfilman maupun di hilir berupa pasar film yang menjanjikan. Namun, menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya. Hal itu disampaikan Hendry Munief saat mengikuti rapat dengar

HNW Apresiasi Penandatanganan Perpres Ditjen Pesantren, Tegaskan Penguatan Kelembagaan Pesantren

HNW Apresiasi Penandatanganan Perpres Ditjen Pesantren, Tegaskan Penguatan Kelembagaan Pesantren

 

Jakarta (07/04) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi progres positif pembentukan Ditjen Pesantren dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren oleh Presiden dan saat ini sedang dalam tahap telaah di Sekretariat Umum untuk segera diundangkan ke dalam Lembaran Negara, sebagaimana keterangan

DPR Peringatkan Ancaman Krisis Dunia, Johan: Jangan Kelola Pangan Secara Normal

DPR Peringatkan Ancaman Krisis Dunia, Johan: Jangan Kelola Pangan Secara Normal

 

Jakarta (07/04) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak mengelola sektor pangan dengan pendekatan biasa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik Iran–Israel–AS yang berdampak pada energi, pupuk, dan rantai pasok pangan. Pernyataan itu disampaikan Johan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV

Perkuat Pengawasan Sampah Laut, Ateng Sutisna Usulkan Pelibatan Langsung Kementerian Lingkungan Hidup

Perkuat Pengawasan Sampah Laut, Ateng Sutisna Usulkan Pelibatan Langsung Kementerian Lingkungan Hidup

 

Jakarta (07/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengusulkan keterlibatan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) guna memperkuat pengawasan sampah kapal sekaligus mendorong pengembangan infrastruktur pengolahan limbah di pelabuhan nasional. Menurutnya, persoalan sampah laut di Indonesia telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang tidak

Nevi Zuairina: Dampak Konflik Global Tekan Industri Plastik Nasional, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Alternatif

Nevi Zuairina: Dampak Konflik Global Tekan Industri Plastik Nasional, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Alternatif

 

Jakarta (07/04) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyoroti dampak serius konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional. Menurutnya, ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap gejolak global. Nevi menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi