Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Slamet: Waspadai Kerentanan Pangan di Tengah Konflik Global dan El Nino

 

Jakarta (11/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Slamet, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan sikap optimisme berlebihan terkait kondisi pangan nasional. Meskipun dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, KKP, Bapanas, Bulog, dan ID FOOD disampaikan bahwa kondisi pangan relatif aman, fakta di lapangan justru menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi, terutama akibat ketergantungan impor

Perkuat Jaminan Sosial Pekerja Informal, Gamal: Mayoritas Tenaga Kerja Kita Ada di Zona Rentan

 

Jakarta (11/04) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menegaskan pentingnya penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal, pekerja berisiko tinggi, dan kelompok masyarakat rentan. Hal ini disampaikan menyusul kondisi struktur ketenagakerjaan Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh sektor informal. Tercatat sebanyak 86,58 juta pekerja atau sekitar 59,40% dari

Penyalahgunaan Narkotika melalui Vape, Netty: Perketat Regulasi dan Pengawasannya

 

Jakarta (11/04) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait adanya kandungan narkotika dan zat berbahaya dalam cairan (liquid) vape yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil uji laboratorium BNN, sejumlah sampel liquid vape terbukti mengandung zat seperti ganja sintetis, etomidate, hingga methamphetamine. Temuan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan vape

Aus Hidayat Nur Soroti Implementasi Nilai Integritas di Lingkungan ATR/BPN, Evaluasi Kurikulum Dinilai Mendesak

 

Bogor (11/04) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur menyoroti efektivitas penerapan nilai-nilai integritas dalam program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menilai, penguatan karakter aparatur tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi harus diikuti dengan indikator perubahan perilaku yang terukur. Hal

Kunjungi Dinas PU SBT, Saadiah Terima Rekomendasi Program Infrastruktur

 

Seram Bagian Timur (11/04) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka koordinasi dan penyerapan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Seram Bagian Timur, Sabtu (4/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Saadiah menerima langsung permohonan rekomendasi program dari jajaran Dinas

Nevi Zuairina: Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

 

Jakarta (11/04) — Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan kesadaran publik mesti kuat karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan. Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan

Aher Menyayangkan 10 Poin Gencatan Senjata Iran VS AS–Israel Tak Memuat Klausul Kemerdekaan Palestina

 

Jakarta (11/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan mendalam atas tidak dicantumkannya klausul kemerdekaan Palestina dalam kesepakatan 10 poin gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sebagaimana diketahui, kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel muncul di tengah eskalasi konflik militer di kawasan Timur

HNW: Kejahatan Berkelanjutan Israel di Al Aqsha Harus Satukan Umat Islam

 

Jakarta (11/04) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M. Hidayat Nur Wahid mengutuk keras kejahatan berkelanjutan Israel terhadap Masjid Al Aqsha, termasuk dengan sikap double standard (standar ganda)-nya, di mana umat Islam dilarang beribadah di dalamnya saat bulan Ramadhan hingga pertengahan Syawal, tetapi justru membolehkan dan melindungi umat Yahudi beribadah di

DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah

 

Jakarta (11/04) — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah (ABT) oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industri lainnya. Desakan ini muncul akibat adanya kekhawatiran terkait eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masa