Bekasi (11/04) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama jajaran Komisi VII ke pabrik PT Tirta Alam Segar di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (9/4). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung proses produksi serta keberjalanan industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia yang kian masif. Rombongan legislator disambut langsung oleh pimpinan perusahaan, perwakilan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta jajaran pemerintah daerah setempat guna mendiskusikan tantangan regulasi dan kontribusi industri terhadap ekonomi nasional.
Dalam peninjauan tersebut, Alifudin memberikan perhatian serius terhadap pola pemanfaatan sumber daya air oleh perusahaan-perusahaan besar. Legislator dari Dapil Kalimantan Barat 1 ini menegaskan bahwa penataan industri AMDK harus dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Alifudin mengingatkan bahwa keberadaan industri tidak boleh mengabaikan hak warga atas akses air bersih, terutama bagi perusahaan yang lokasi pengambilan sumber airnya bersinggungan dengan area pemukiman padat penduduk.
“Industri AMDK memang memberikan kontribusi ekonomi dan lapangan kerja, namun aspek sosial dan ekologis tidak boleh dikalahkan. Kita harus memastikan bahwa pengambilan air tanah atau sumber air permukaan oleh korporasi tidak mengakibatkan kekeringan atau penurunan kualitas air di sumur-sumur warga,” tegas Alifudin di sela-sela peninjauan fasilitas produksi.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah
Baginya, sinkronisasi antara izin industri dan ketersediaan cadangan air tanah lokal adalah hal yang tidak bisa ditawar demi menjaga keberlanjutan hidup masyarakat luas.
Lebih lanjut, Alifudin mendorong agar Panitia Kerja (Panja) AMDK yang saat ini tengah berjalan di Komisi VII DPR RI dapat segera merampungkan tugas-tugas legislasinya. Ia menilai keberadaan Panja ini sangat krusial untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang adil bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Alifudin berharap hasil kerja Panja tersebut dapat menjadi pedoman yang kuat dalam mengatur standardisasi produk, distribusi, hingga pengawasan ketat terhadap operasional perusahaan AMDK di seluruh Indonesia.
Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen dari Komisi VII untuk terus mengawal isu-isu strategis di sektor industri makanan dan minuman. Alifudin menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus konsisten menyuarakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Ia berharap sinergi antara Kemenperin, pemerintah daerah, dan pelaku industri dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, di mana pertumbuhan ekonomi industri AMDK berjalan beriringan dengan kelestarian alam dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.