Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Ateng Sutisna Apresiasi INACOLET 2026, Dorong Penguatan Pendidikan dan Daya Saing SDM Indonesia

Ateng Sutisna Apresiasi INACOLET 2026, Dorong Penguatan Pendidikan dan Daya Saing SDM Indonesia

 

Majalengka (17/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengapresiasi penyelenggaraan International Conference on Education, Language, and Technology (INACOLET) 2026 yang digelar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) bekerja sama dengan UMC Press pada 16–17 Juli 2026. Mengusung tema Transforming Science Ecosystems through Language, Education,

Ahmad Heryawan Dorong KemenPANRB Percepat Skema Transisi PPPK Paruh Waktu Menuju PPPK Penuh Waktu Secara Bertahap dan Berkeadilan

Ahmad Heryawan Dorong KemenPANRB Percepat Skema Transisi PPPK Paruh Waktu Menuju PPPK Penuh Waktu Secara Bertahap dan Berkeadilan

 

Jakarta (17/07) — Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa sebanyak 1.252.252 tenaga kerja yang masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap. Para pegawai dalam skema transisi tersebut dipastikan tetap memperoleh Nomor Induk Pegawai serta kontrak kerja minimal satu tahun. Namun, proses pengangkatan menjadi penuh waktu tidak

Saadiah Uluputty: Anggaran Bantuan Hukum Hanya 1,31 Persen, Birokrasi Kemenkum Justru Dominan

Saadiah Uluputty: Anggaran Bantuan Hukum Hanya 1,31 Persen, Birokrasi Kemenkum Justru Dominan

 

Jakarta (17/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengkritisi struktur belanja Kementerian Hukum RI dalam Rapat Kerja evaluasi anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Wakil Menteri Hukum. Politisi PKS asal Dapil Maluku ini menyoroti kesenjangan mencolok antara belanja untuk fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat dan belanja untuk dukungan manajemen internal kementerian,

Sosialisasi HAKI di Makassar, Meity Ajak UMKM Legalkan Merek untuk Tingkatkan Kualitas Produk

Sosialisasi HAKI di Makassar, Meity Ajak UMKM Legalkan Merek untuk Tingkatkan Kualitas Produk

 

Makassar (16/07) — Dalam rangka meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, menggelar sosialisasi HAKI dalam Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum Terkait Layanan Kekayaan Intelektual di Balai Aroepala, Makassar, Kamis (16/7/2026). Kolaborasi Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum ini mengusung

Habib Idrus: Bangun Koperasi Desa Jangan Berhenti pada Bangunan Operasional, tapi Manfaatnya juga Harus Terasa

Habib Idrus: Bangun Koperasi Desa Jangan Berhenti pada Bangunan Operasional, tapi Manfaatnya juga Harus Terasa

 

Jakarta (16/07) — Program Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu dikawal lebih ketat agar tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga manfaat ekonomi bagi masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Aljufri, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal pelaksanaan program sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dampaknya sehingga penggunaan APBN benar-benar

RDP Komisi XII, Jalal Sampaikan Aspirasi Penanganan Pencemaran Sungai Cilamaya kepada Kementerian Lingkungan Hidup

RDP Komisi XII, Jalal Sampaikan Aspirasi Penanganan Pencemaran Sungai Cilamaya kepada Kementerian Lingkungan Hidup

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Karawang, Bekasi, dan Purwakarta), Jalal Abdul Nasir, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pencemaran Sungai Cilamaya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI. Aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dan pengaduan masyarakat yang

Abdul Kharis: Gema Keadilan Harus Jadi Center of Gravity yang Menarik Anak Muda Indonesia

Abdul Kharis: Gema Keadilan Harus Jadi Center of Gravity yang Menarik Anak Muda Indonesia

 

Jakarta (16/07) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, berharap Generasi Muda (Gema) Keadilan mampu menjadi center of gravity atau pusat gravitasi yang dapat menarik semakin banyak anak muda Indonesia untuk bergabung dalam gerakan kepemudaan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Harapan tersebut disampaikan Abdul Kharis saat memberikan arahan dalam Musyawarah Nasional

Soroti Anggaran Dirjen Perhubungan Udara, Abdul Hadi Desak Prioritas Keselamatan Penerbangan dan Antisipasi Sanksi Internasional

Soroti Anggaran Dirjen Perhubungan Udara, Abdul Hadi Desak Prioritas Keselamatan Penerbangan dan Antisipasi Sanksi Internasional

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan kritik tajam serta catatan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di Senayan, Jakarta. Dalam interupsinya, Abdul Hadi menyoroti sejumlah persoalan mendasar

Ahmad Heryawan Apresiasi Komitmen Kemendagri Jaga Kepastian Nasib PPPK dan Tenaga Non-ASN di Daerah

Ahmad Heryawan Apresiasi Komitmen Kemendagri Jaga Kepastian Nasib PPPK dan Tenaga Non-ASN di Daerah

 

Jakarta (16/07) — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian bagi pegawai PPPK maupun tenaga honorer di daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Mendagri memaparkan strategi penyesuaian postur belanja pegawai agar tidak melebihi batas maksimal 30 persen sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022

Ateng Sutisna Usulkan Model Kemitraan Agrinas & Petani Sawit Untuk Keberlanjutan B50

Ateng Sutisna Usulkan Model Kemitraan Agrinas & Petani Sawit Untuk Keberlanjutan B50

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengusulkan agar pengelolaan kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan dilakukan melalui pola kemitraan yang setara antara PT Agrinas Palma Nusantara dan pekebun sawit mandiri. Petani tidak boleh hanya diposisikan sebagai pemasok tandan buah segar (TBS), kontraktor panen, atau penyedia tenaga kerja, tetapi harus