Tegal (18/10) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong tumbuhnya wirausaha pertanian modern yang inovatif dan berkelanjutan saat meninjau langsung budi daya melon premium bersistem hidroponik di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam agenda reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
⠀
Dalam kunjungan yang berlangsung pada masa reses 9 Oktober–9 November 2026 tersebut, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini didampingi oleh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Bakhrun.
⠀
Di lokasi pengembangan hidroponik, Abdul Fikri Faqih berdialog langsung dengan petani setempat untuk memetakan potensi sekaligus kendala pengembangan agribisnis modern di tingkat tapak.
⠀
“Saya mendengarkan langsung pengalaman serta tantangan petani dalam mengembangkan usaha pertanian modern. Fokus utamanya terletak pada inovasi pertanian, peningkatan kualitas produk premium, nilai ekonomi, hingga perluasan peluang usaha,” kata Fikri, Sabtu (17/10/2026).
⠀
Fikri menegaskan bahwa penguatan sektor agraris di daerah membutuhkan kehadiran wirausaha pertanian yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.
⠀
Menurut dia, pemanfaatan teknologi tepat guna seperti sistem hidroponik mampu mendongkrak daya saing komoditas lokal sehingga memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.
⠀
Saat meninjau kebun tersebut, Fikri menyimak pemaparan menyeluruh mengenai siklus budi daya melon premium, mulai dari tahap pembibitan, perawatan tanaman secara presisi, hingga proses panen.
⠀
Usaha pertanian modern ini dikelola oleh Susanto, warga asli Kecamatan Suradadi yang mengadopsi dan mengembangkan keahlian teknologi hidroponik setelah purnatugas sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jepang.
⠀
Langkah Fikri mendorong modernisasi pertanian di Suradadi ini sejalan dengan agenda strategis pembangunan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan.
⠀
Upaya menjamin ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan menuntut sinergi kuat antarpemangku kepentingan, terlebih bagi Kabupaten Tegal yang menjadi salah satu lumbung agraris di Provinsi Jawa Tengah dengan komitmen kebijakan pertanian yang intensif sepanjang periode 2025–2026.