Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Desak Kemendikdasmen Tambah Kuota PPDB di Daerah, Politisi PKS Askweni: Jangan Biarkan Siswa Terkatung-katung

 

Jakarta (08/07) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Sumatera Selatan II, Askweni, menyoroti kebijakan pembatasan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung pada keresahan masyarakat di berbagai daerah, terutama di wilayah yang minim pilihan sekolah. Hal ini ia sampaikan

Komisi XII FPKS Meitri Dorong Pemerintah Kurangi Impor Bahan Energi Nasional dan Transparansi Investasi

 

Jakarta (08/07) — Anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah agar memberikan transparansi pada sistem perizinan dan kurangi impor bahan energi nasional agar memberikan dampak yang baik pada perekonomian di Indonesia. “Beberapa hari kemarin kami di Komisi XII melakukan rapat penting dengan dua kementerian sekaligus. Fokus utama kami adalah bagaimana memberikan kemudahan sistem perizinan

Indonesia Dikenakan Tarif 32 Persen, Legislator PKS : Kebijakan Pemerintah harus Tepat dan Sesuai Potensi Indonesia

 

Jakarta (08/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menanggapi putusan resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi memutuskan tarif dagang resiprokal (timbal balik) ke Indonesia sebesar 32 persen berlaku mulai 1 Agustus 2025. “Kebijakan Resiprokal yang diterapkan AS terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, memberikan dampak yang signifikan. Setidaknya

Cegah Human Error, Aleg PKS Tifatul Desak Kementerian Pariwisata Evaluasi Wisata Ekstrem Usai Tewaskan Turis Asing

 

Jakarta (08/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mendesak Kementerian Pariwisata untuk mengevaluasi sistem wisata ekstrem guna mencegah terjadi lagi peristiwa yang menewaskan turis asing asal Brazil, Juliana Marins, pada 03 Juli 2025 lalu di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tifatul menjelaskan bahwa kejadian yang menewaskan turis dari Brazil di Gunung

Komisi V FPKS Saadiah Dorong Pemerintah Angkat Desa Tertinggal Keluar dari Kemiskinan Struktural

 

Jakarta (08/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menyampaikan pandangan kritis dan masukan terkait pembangunan desa dan kawasan transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (07/07). Dalam forum tersebut, anggota dewan asal Dapil

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Disampaikan Oleh: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. Nomor Anggota : A-469   Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, serta

Fraksi PKS Mengapresiasi Pemerintah dalam Menjalankan APBN 2024

 

Jakarta (8/7) — DPR RI menggelar sidang paripurna ke-23 masa sidang 2024-2025 dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi terkait Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. membacakan pandangan fraksi yang highlight utamanya adalah apresiasi

Soal Pengadaan CASN dan Penghapusan Pegawai Non-ASN, Aleg PKS Aher : Perhatikan Asas Keadilan dan Kejelasan Nasibnya

 

Jakarta (08/07) — Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang membahas kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan rencana penghapusan pegawai non-ASN (honorer) paling lambat pada Desember 2025, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyikapi kebijakan pengadaan casn dan penghapusan pegawai

Anggota DPR Soroti Perbedaan Target Pertumbuhan Ekonomi RI di 2026 antara Kemenkeu dan Bappenas

 

Jakarta (08/07) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menyoroti adanya perbedaan dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi 2026 antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Saya melihat ada perbedaan titik tolak dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas,” ujar Amin saat dihubungi, Senin (7/7/2025). Sedangkan, Kemenkeu bertolak dari

Ketua BKSAP DPR FPKS Mardani Ali Sera Apresiasi Sikap Diplomatis Prabowo di KTT BRICS 2025

 

Jakarta (08/07) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang diselenggarakan di Brasil. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum bergengsi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dan berkomitmen dalam mendorong kerja sama global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera,