Jakarta (02/09) — Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang salah satu poinnya mengamanatkan revisi UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maksimal 2 tahun sejak putusan diucapkan pada 28 Agustus 2025. HNW sapaan akrabnya menyebut berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, Revisi
Tegal (02/09) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa daerah agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga sumber inspirasi untuk melahirkan karya sastra yang bernilai. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara ‘Diseminasi Produk Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan’ yang digelar oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Jakarta (02/09) — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid merespons tuntutan salah satu aspirasi yang disampaikan oleh demonstran terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap hal itu karena sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto. Aturan itu dianggap bisa menjadi solusi atas maraknya korupsi yang terjadi di tanah air, sekaligus
Agam (01/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, kembali turun langsung menyapa masyarakat di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Kehadiran Nevi merupakan bentuk komitmen untuk terus dekat dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Politisi PKS ini menyampaikan bahwa momentum silaturahmi ini penting untuk
Jakarta (01/09) — Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid dari FPKS yang juga anggota Komisi 8 DPRRI, mensyukuri disepakatinya perubahan ke 3 UU no 8/2019 tentang Haji dan Umrah yang menentukan lembaga kementerian dan bukan badan yang akan menyelenggarakan Haji dan Umroh dari Indonesia. HNW dengan tetap menghormati hak prerogratif Presiden Prabowo, juga mendukung bila
Jakarta (01/09) — Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid menegaskan komitmen dirinya dan DPR untuk memperjuangkan hak asasi konsumen dengan menyukseskan agenda sertifikasi halal yang menjadi program utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). HNW sapaan akrabnya menyebut dukungan ini selain dalam rangka memenuhi hak asasi konsumen, juga sebagai terobosan
Jakarta (30/08) – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengapresiasi langkah pemerintah meluncurkan Indonesian Biodiversity Strategy & Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang disinergikan dengan Nationally Determined Contribution (NDC). Menurutnya, strategi ini merupakan instrumen penting untuk menghentikan deforestasi dan menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor lahan secara lebih terukur. Ateng mendukung
Jakarta (29/08) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menyoroti kebijakan pemerintah dalam RAPBN 2026 yang menetapkan alokasi Rp210,1 triliun untuk subsidi energi, meningkat dari alokasi pada APBN 2025 yang tercatat Rp186,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp101,72 triliun untuk subsidi listrik, Rp25,1 triliun untuk subsidi BBM, dan Rp80,3 triliun
Jakarta (29/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyampaikan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang menyarankan masifnya konversi hutan menjadi kebun sawit. Menurut Ateng, langkah korektif bagi industri sawit tidak cukup berhenti pada sertifikasi ISPO maupun RSPO saja, melainkan harus melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan pelaporan berbasis Taskforce on Nature-related Financial Disclosures
Jakarta (29/08) — Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, drh. Slamet, menyoroti temuan adanya sekitar 100.000 ton beras cadangan pemerintah yang berpotensi mengalami penurunan mutu dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun. Menurutnya, kondisi ini harus segera ditangani dengan langkah cepat dan terukur agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional. “Kita