Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Nevi Zuairina Desak RUU BUMN Hadirkan Keseimbangan Bisnis dan Pelayanan Publik

 

Jakarta (24/09) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN diarahkan untuk menjawab dilema besar peran BUMN sebagai badan usaha sekaligus penyelenggara negara. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Jakarta. Nevi menjelaskan, selama ini

Dorong Kepastian Regulasi, Netty Prasetiyani Soroti Dana Pensiun Purnabakti BPJS Kesehatan yang Sulit Cair

 

Jakarta (24/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang dihadapi Ikatan Purnabakti Askes/BPJS Kesehatan terkait pengelolaan dana pensiun. Hal ini ia sampaikan dalam audiensi bersama para purnabakti di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta. Netty menegaskan bahwa dana pensiun memiliki filosofi mulia, yaitu memberikan jaminan, perlindungan sosial,

Abdul Hadi Tekankan Pengawasan Independen dan Pemerataan dalam Penerapan SPM Jalan Tol

 

Jakarta (24/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, selaku anggota Panja Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol, menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan yang konsisten dan diawasi secara ketat. Abdul Hadi menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan independen agar evaluasi SPM tidak sekadar menjadi formalitas. Ia menegaskan, tanpa pengawasan yang benar-benar objektif, standar

Tagih Rp60 Triliun Pajak Mandek, Anis Byarwati: Bisa Tutupi 20% Defisit APBN Tanpa Utang Baru

 

Jakarta (24/09) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam mengejar tunggakan pajak sebesar Rp60 triliun dari 200 wajib pajak besar sebagai kebijakan penting dan signifikan bagi kesehatan fiskal negara. Menurutnya, penagihan Rp60 triliun tersebut akan memberi dampak langsung terhadap pengelolaan defisit APBN tanpa perlu menambah utang

Permasalahan Sampah Kian Mengkhawatirkan, Ateng Sutisna Dorong Solusi dari Hulu hingga Hilir

 

Jakarta (24/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa penyelesaian masalah persampahan tidak bisa hanya mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Upaya harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di hulu, yakni rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi

Jazuli Juwaini Apresiasi Sikap Tegas Presiden Prabowo di PBB, Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

 

Jakarta (24/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. “Kita harus apresiasi. Saya tentu sebagai anak bangsa bangga dengan kehadiran Pak Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB. Itu menunjukkan tekad yang kuat

Saadiah Uluputty Sampaikan, Hari Tani Momentum Kebangkitan Kedaulatan Pangan

 

Jakarta (24/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyampaikan bahwa Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September adalah momentum penting untuk kembali meneguhkan posisi petani sebagai tulang punggung bangsa. Menurutnya, kedaulatan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan petani yang selama ini menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional. “Petani adalah

Hulu dan Hilirisasi Pertanian, Jalan Panjang Menuju Kedaulatan Pangan

 

Oleh: Saadiah Uluputty, S.T. Anggota DPR RI Komisi V Dapil Maluku_ Hari Tani Nasional yang kita peringati setiap tanggal 24 September selalu menghadirkan ruang refleksi tentang posisi petani dalam bangunan kedaulatan bangsa. Peringatan ini selain sebagai momen seremonial, juga perlu sebagai panggilan sejarah agar kita tidak melupakan bahwa kekuatan Indonesia bertumpu pada pangan, dan pangan

Meity Rahmatia Harap Posbakum di Desa Berprespektif Warga dan Benar-Benar Berpihak ke Rakyat

 

Jakarta (24/09) — Kementerian Hukum (Kemenkum) berupaya mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Pos ini diharap oleh Kemenkum menjadi ujung tombak dalam pelayanan masalah non litigasi dan pendidikan hukum serta pemberdayaan masyarakat desa. Data Bidang Advokasi Kemenkum, menyebut, jumlahnya kini telah mencapai 21.500 unit yang umumnya