Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Apresiasi Program Pelestarian Rumah Tangga Kemenag, Surahman Hidayat Dorong Digitalisasi Konsultasi Keluarga Secara Nasional

Apresiasi Program Pelestarian Rumah Tangga Kemenag, Surahman Hidayat Dorong Digitalisasi Konsultasi Keluarga Secara Nasional

 

Jakarta (19/11) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengapresiasi dan mendukung program pelestarian rumah tangga yang sedang dan akan dijalankan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Bimbingan Keluarga Sakinah, dan revitalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keluarga. “Saya mengapresiasi

Jazuli Juwaini Dorong Revisi Aturan Mutasi ASN yang Dianggap Menghambat Mobilitas Karier

Jazuli Juwaini Dorong Revisi Aturan Mutasi ASN yang Dianggap Menghambat Mobilitas Karier

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Jazuli Juwaini, MA., menyatakan komitmennya untuk mengadvokasi keluhan terkait aturan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai memberatkan dan bertentangan dengan regulasi di tingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan kunjungan aspirasi Forum Solidaritas Mobilitas Karir ASN yang berlangsung

Fraksi PKS Dorong Penguatan Jati Diri Koperasi dalam RUU Perkoperasian

Fraksi PKS Dorong Penguatan Jati Diri Koperasi dalam RUU Perkoperasian

 

Jakarta (19/11) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam penyampaian pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pandangan fraksi disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Reni Astuti, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II,

Ateng Sutisna Dorong Penegakan Hukum Perdagangan Karbon Berbasis Perlindungan Masyarakat Adat

Ateng Sutisna Dorong Penegakan Hukum Perdagangan Karbon Berbasis Perlindungan Masyarakat Adat

 

Jakarta (19/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna memberikan apresiasi atas langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang tengah mengkaji sanksi terhadap pelanggaran dalam perdagangan karbon dengan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA). Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus melihat persoalan yang lebih luas, terutama konflik yang selama ini muncul di wilayah

Nasir Djamil: Semua Pihak Harus Hormati Putusan MK Terkait Larangan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil

Nasir Djamil: Semua Pihak Harus Hormati Putusan MK Terkait Larangan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil

 

Jakarta (19/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menegaskan pentingnya semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Ia menekankan bahwa putusan MK bersifat final, mengikat, dan langsung berlaku sehingga harus diterima sebagai bagian dari konsolidasi hukum nasional. Terkait posisi anggota Polri yang saat ini tengah

Tanggapi Resolusi DK PBB, Sukamta: Proses Perdamaian Harus Menjamin Hak Warga dan Kemerdekaan Palestina

Tanggapi Resolusi DK PBB, Sukamta: Proses Perdamaian Harus Menjamin Hak Warga dan Kemerdekaan Palestina

 

Jakarta (19/11) — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang membentuk sebuah badan transisi bernama Dewan Perdamaian serta pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya stabilisasi keamanan di Jalur Gaza. Menanggapi keputusan DK PBB tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyebut keputusan tersebut, meski menunjukkan adanya

Fraksi PKS Siap Kawal Aspirasi 35 Lembaga Pendidikan Subang: Dorong Penguatan Sekolah Swasta hingga Akses Program Pendidikan

Fraksi PKS Siap Kawal Aspirasi 35 Lembaga Pendidikan Subang: Dorong Penguatan Sekolah Swasta hingga Akses Program Pendidikan

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ir. H. Ateng Sutisna, MBA., bersama Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menerima kunjungan aspirasi Forum Masyarakat dan Lembaga Strategis (FORMASI) Kabupaten Subang di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Pertemuan ini

DPR: Transformasi KRIS Perlu Disosialisasikan dengan Baik dan Dilaksanakan Secara Bertahap

DPR: Transformasi KRIS Perlu Disosialisasikan dengan Baik dan Dilaksanakan Secara Bertahap

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyebut langkah pemerintah menyiapkan kelas rawat inap standar (KRIS) merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan mutu dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Penerapan KRIS adalah agenda besar transformasi kesehatan. Standarisasi layanan ini akan membuat akses layanan kesehatan semakin merata dan setara,” ujar Netty di

Ledia Bersyukur Hak Hukum Para Penyandang Disabilitas Diakomodir dalam UU KUHAP yang Baru Disahkan

Ledia Bersyukur Hak Hukum Para Penyandang Disabilitas Diakomodir dalam UU KUHAP yang Baru Disahkan

 

Jakarta (18/11) — RUU KUHAP telah disahkan menjadi Undang-Undang lewat rapat paripurna ke-8 masa sidang 2 tahun 2025-2026 yang berlangsung Selasa (18/11). Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan rasa syukur karena Undang-Undang yang baru ini mengakomodir secara khusus perlindungan bagi para penyandang disabilitas. “Satu hal yang patut syukuri, dalam RUU yang kini

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Aturan Open–Closed Loop dalam RUU Perkoperasian

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Aturan Open–Closed Loop dalam RUU Perkoperasian

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian guna mencegah maraknya praktik koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Nevi mengungkapkan