Jakarta (09/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto, mendesak agar DPR mengambil langkah proaktif dalam menanggapi putusan Mahkamah Agung pada 6 Oktober 2026 yang menyoroti keabsahan administratif surat keterangan tentang penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” ujar Rofik.

Diketahui, polemik “Ijazahgate” ini bermula dari perdebatan panjang di ruang publik terkait keabsahan dokumen pendidikan penyetaraan setingkat SMA yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden. Rangkaian polemik ini juga bersinggungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

“Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon,” ujar Rofik.

Rofik menyatakan bahwa pembentukan Pansus di DPR sangat krusial agar persoalan administratif dan verifikasi dokumen pencalonan dapat didalami secara objektif dan terbuka.

“Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden,” ujar Rofik.

Rofik menekankan bahwa langkah pengawasan parlemen ini berpijak pada komitmen terhadap konstitusi dan keadilan substantif. Prinsip dasar negara hukum tidak boleh tebang pilih dalam penerapan norma administratif maupun yudisial.

“Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan,” tegas Rofik.

Rofik mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara dan pemilu.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tambah Rofik.