Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Meity Rahmatia: Penonaktifan Status Jaminan Kesehatan Kelompok Rentan Jangan Abaikan Aspek Kemanusiaan

 

Jakarta (13/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, turut menanggapi penonaktifan status kepesertaan jaminan kesehatan bagi pasien berpenyakit kronis yang dilakukan pemerintah baru-baru ini. Ia menilai kebijakan tersebut tidak populis di kalangan rakyat Indonesia karena terkesan mengabaikan aspek kemanusiaan. Bagaimana tidak, akibat penonaktifan tersebut, sejumlah pasien penyakit kronis yang sedang

Amin Ak: Insentif Rp12,8 Triliun Ramadan–Lebaran Jaga Daya Beli dan Perkuat Ekonomi Daerah

 

Jakarta (13/02) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amin Ak, menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menggelontorkan insentif sebesar Rp12,8 triliun menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Paket kebijakan tersebut meliputi bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja. Menurut Amin, kebijakan ini relevan

Aher Dukung Rencana Gedung Umat di Bundaran HI sebagai Pusat Konsolidasi Lembaga Islam

 

Jakarta (13/02) — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan rencana strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Gedung Umat setinggi 40 lantai di kawasan Bundaran HI sebagai pusat perkantoran lembaga-lembaga Islam. Gedung yang menempati lahan bekas Kedutaan Besar Inggris seluas 4.000 meter persegi ini akan difungsikan sebagai kantor bersama bagi MUI, Baznas, BWI, BPKH, hingga ormas Islam

Soroti Kinerja BAPETEN, Ateng Sutisna: Ekspansi Nuklir Harus Diimbangi Penguatan Pengawasan

 

Jakarta (13/02) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dalam rapat tersebut, Ateng menegaskan bahwa Fraksi PKS pada dasarnya mendukung pemanfaatan energi nuklir sebagai

Sentil Birokrasi Sertifikasi yang Mahal, Komisi X DPR RI: Banyak Pakar Cagar Budaya Kompeten Justru Gagal Lolos

 

Banyuwangi (12/02) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah untuk segera membenahi mekanisme sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang dikeluhkan oleh Majelis Kehormatan Dewan Kesenian Blambangan. Masalah krusial ini menjadi catatan serius yang akan dibawa ke meja parlemen dalam laporan Panitia Kerja (Panja) terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Kunjungi Kampung Batik Okra, Alqassam Kasuba Dorong Industri Kreatif Masuk Arsitektur Ekonomi Nasional

 

Surabaya (12/02) — Anggota DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kampung Batik Okra, Surabaya, guna meninjau langsung ekosistem industri kreatif berbasis komunitas. Dalam kunjungan tersebut, Alqassam menegaskan bahwa pengembangan sentra kreatif seperti Kampung Batik Okra tidak boleh berhenti pada level “proyek seremonial” atau sekadar pemanis citra daerah, melainkan harus diintegrasikan ke

Ateng Sutisna Dorong Penguatan Industri Kecap Lokal Majalengka

 

Majalengka (12/02) — Sekretariat Fraksi PKS DPR RI melakukan kunjungan pembelajaran lapangan dapil ke Pabrik Kecap Segitiga H. Lukman yang ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Jumat (06/02). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembelajaran di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX difasilitasi oleh Anggota DPR RI F-PKS, Ateng Sutisna yang berasal dari dapil

Habib Idrus: Bukan Sekadar Regulator, OJK Butuh ‘Penjaga Kepercayaan’

 

Jakarta (12/02) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menegaskan bahwa proses seleksi calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi momentum pembenahan fundamental tata kelola sektor keuangan nasional, khususnya pasar modal. Menurutnya, OJK ke depan tidak cukup hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi harus menjadi

Netty Prasetiyani: Penghapusan Tunggakan Iuran PBPU Harus Berpihak pada Rakyat Miskin

 

Jakarta (12/02) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu harus dilaksanakan secara humanis, otomatis, dan tidak membebani rakyat miskin dengan prosedur berbelit. Menurut Netty, kebijakan ini tidak boleh dilihat semata sebagai persoalan administrasi

No Viral No Program, Fikri Faqih Dorong Cagar Budaya Banyuwangi Naik ke Panggung Dunia

 

Banyuwangi (12/02) — Kekayaan cagar budaya Kabupaten Banyuwangi dinilai memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional, namun keberhasilannya kini sangat bergantung pada strategi promosi yang masif serta pengelolaan yang mensinergikan kekuatan riset, bisnis, dan kebijakan pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pelestarian sejarah tidak boleh lagi