Subang (11/11) — Anggota MPR/DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengajak para calon kepala desa (cakades) di Kabupaten Subang menghormati hak pilih masyarakat, menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan, serta menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut disampaikan Ateng dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Kabupaten Subang, Senin (09/11/2026). Kegiatan bertema Peningkatan Pemahaman tentang Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia itu mengangkat pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa.
Ateng menegaskan bahwa pendidikan kebangsaan tidak cukup berhenti pada pemahaman terhadap Pancasila dan konstitusi. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap calon pemimpin desa, terutama dalam menghormati perbedaan pilihan, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, dan memberikan pelayanan secara setara kepada seluruh warga.
Menurutnya, salah satu tugas MPR RI adalah memasyarakatkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks pemerintahan desa, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dengan membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menguji usulan program pembangunan.
“Calon kepala desa perlu mendengar langsung kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari kelompok yang selama ini aktif dalam forum desa. Dialog perlu dibuka hingga tingkat dusun agar warga yang jarang terwakili juga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasinya,” ujar Ateng.
Ia mengingatkan bahwa Pilkades Serentak Kabupaten Subang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 6 Desember 2026, di 165 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Berdasarkan data sementara, terdapat 630 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 751.939 penduduk potensial pemilih.
Ateng menilai besarnya jumlah pemilih dan luasnya cakupan wilayah membutuhkan komitmen seluruh pihak untuk menjaga proses demokrasi desa berjalan tertib dan menghormati hak setiap warga. Ia juga mengajak para calon dan pendukung menaati ketentuan tahapan pemilihan, menolak politik uang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menggunakan jalur resmi apabila terdapat keberatan.
Dalam menyusun program, Ateng mendorong setiap calon menetapkan prioritas berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Usulan program perlu dilengkapi data lokasi, jumlah warga yang membutuhkan layanan, perkiraan biaya, serta pihak yang memiliki kewenangan untuk membantu pelaksanaannya.
“Bahas tiga prioritas dengan warga dan tunjukkan datanya. Kalau air bersih menjadi prioritas, sebutkan berapa rumah tangga yang belum terlayani, apa target tahun pertama, dan kapan warga bisa melihat perkembangannya,” ujar Ateng.
Ia mencontohkan bahwa calon kepala desa dapat memeriksa kondisi sumber air dan jaringan distribusi sebelum menetapkan target pelayanan air bersih. Target dan jadwal pelaksanaan juga perlu diumumkan melalui papan informasi desa agar masyarakat dapat memantau perkembangan serta menanyakan tindak lanjut apabila terjadi perubahan.
Menurut Ateng, keterbukaan program juga harus disertai kejelasan pembagian kewenangan. Apabila suatu pekerjaan berada di luar kemampuan anggaran atau kewenangan pemerintah desa, calon perlu menjelaskan rencana koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait.
Ateng turut mendorong pemerintah daerah dan panitia Pilkades menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai lokasi TPS, cara memeriksa status pemilih, tata cara pemungutan suara, serta saluran pengaduan. Penjelasan langsung juga diperlukan bagi warga yang membutuhkan bantuan agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab kepala desa tidak berhenti setelah pemilihan. Kepala desa terpilih perlu membahas kembali program yang telah disampaikan kepada masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga. Target, perkiraan biaya, serta jadwal pelaksanaan perlu diumumkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi hasilnya.
“Setelah dilantik, kepala desa bertanggung jawab melayani seluruh warga. Gunakan kriteria yang sama saat menilai usulan dan memberikan layanan, apa pun pilihan warga saat Pilkades,” kata Ateng.
Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desa yang melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Ketentuan tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya menjaga pelayanan pemerintahan desa agar tidak diskriminatif dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, DPD PKS Kabupaten Subang juga menggelar Temu Tokoh dan Konsolidasi Calon Kepala Desa. Pada sesi tersebut, pembahasan mencakup optimalisasi peran kader dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pendampingan UMKM, pemilahan sampah, dan kegiatan posyandu. Ateng mendorong agar kegiatan sosial tersebut memiliki pembagian tugas dan catatan capaian sehingga manfaatnya dapat dievaluasi secara berkala.
Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini diharapkan memperkuat pemahaman para peserta mengenai nilai konstitusi, demokrasi, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat desa.