Jakarta (11/11) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Idrus Al Jufri, menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, capaian positif indikator makroekonomi harus berjalan beriringan dengan keterjangkauan harga pangan, peningkatan pendapatan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,82 persen, dengan sejumlah komoditas seperti beras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam turut memberikan tekanan terhadap harga konsumsi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi merupakan capaian yang patut kita apresiasi. Namun, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada angka statistik. Masyarakat harus merasakan manfaatnya secara nyata, terutama ketika berbelanja kebutuhan pokok. Jangan sampai ekonomi kita tumbuh, tetapi rakyat masih harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Habib Idrus.
Ia menilai persoalan daya beli perlu mendapat perhatian serius karena kenaikan harga pangan memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat dengan pendapatan terbatas.
Bagi generasi muda atau Gen Z, tekanan biaya hidup juga menjadi tantangan tersendiri. Mahasiswa, pekerja dengan penghasilan awal, serta pasangan muda yang baru membangun rumah tangga harus membagi pendapatan mereka untuk kebutuhan makan, transportasi, tempat tinggal, hingga tabungan masa depan.
“Anak-anak muda kita sedang berjuang membangun kemandirian ekonomi. Mereka bekerja, berusaha, dan menabung untuk masa depan. Tetapi kalau sebagian besar penghasilannya habis untuk kebutuhan dasar, ruang mereka untuk berkembang menjadi semakin sempit. Ini yang harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi,” ungkapnya.
Habib Idrus mengapresiasi upaya pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih, perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga meningkat 5,04 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan konsumsi secara agregat belum tentu menggambarkan kemampuan belanja yang merata pada seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, kebijakan stabilisasi harga dan penguatan daya beli harus terus diperkuat, terutama untuk memastikan kelompok berpendapatan rendah tidak semakin terbebani.
Dalam lingkup Komisi XI DPR RI, Habib Idrus mendorong penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk optimalisasi belanja negara yang tepat sasaran, pengendalian inflasi pangan, serta dukungan pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, stabilitas harga pangan tidak cukup dijaga melalui intervensi sesaat ketika terjadi lonjakan harga. Pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi, ketersediaan pasokan, dan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah agar gejolak harga tidak terus berulang.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika harga sudah melonjak. Kebijakan fiskal dan moneter perlu berjalan selaras dengan penguatan produksi serta distribusi pangan. Yang harus dijaga bukan semata-mata angka inflasi, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Habib Idrus juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi konsumen dan kesejahteraan petani maupun produsen pangan. Menurutnya, stabilitas harga yang sehat harus dibangun melalui tata kelola rantai pasok yang efisien, bukan dengan menekan harga di tingkat produsen secara berlebihan.
Ia berharap pemerintah menjadikan penguatan daya beli sebagai prioritas berkelanjutan dalam kebijakan ekonomi nasional, termasuk melalui perluasan lapangan kerja produktif, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan kabar bahwa ekonomi tumbuh atau inflasi terkendali. Mereka membutuhkan kepastian bahwa penghasilannya cukup untuk hidup layak, kebutuhan pokok tetap terjangkau, dan masih ada ruang untuk menabung serta merencanakan masa depan. Itulah pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.