Jakarta (08/04) — Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS, Habib Idrus, mengkritisi penanganan banjir di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, yang dinilai masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Ia menekankan bahwa kurangnya kolaborasi antarlevel pemerintahan menjadi salah satu penyebab banjir terus berulang. Pernyataan itu disampaikan saat audiensi dengan warga terdampak banjir di kawasan
Jakarta (08/04) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak., menyoroti rencana pemerintah terkait restrukturisasi utang dan opsi pengambilalihan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian agar langkah tersebut tidak justru menjadi beban baru bagi keuangan negara. Menurut Amin, proyek strategis nasional seperti kereta cepat
Jakarta (08/04) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap). Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang selama
Jakarta (08/04) — Industri film nasional masih jalan di tempat. Padahal, Indonesia memiliki segalanya, baik di hulu berupa materi dan tema perfilman maupun di hilir berupa pasar film yang menjanjikan. Namun, menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya. Hal itu disampaikan Hendry Munief saat mengikuti rapat dengar
Jakarta (07/04) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi progres positif pembentukan Ditjen Pesantren dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren oleh Presiden dan saat ini sedang dalam tahap telaah di Sekretariat Umum untuk segera diundangkan ke dalam Lembaran Negara, sebagaimana keterangan
Jakarta (07/04) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak mengelola sektor pangan dengan pendekatan biasa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik Iran–Israel–AS yang berdampak pada energi, pupuk, dan rantai pasok pangan. Pernyataan itu disampaikan Johan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV
Jakarta (07/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengusulkan keterlibatan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) guna memperkuat pengawasan sampah kapal sekaligus mendorong pengembangan infrastruktur pengolahan limbah di pelabuhan nasional. Menurutnya, persoalan sampah laut di Indonesia telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang tidak
Jakarta (07/04) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyoroti dampak serius konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional. Menurutnya, ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap gejolak global. Nevi menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi
Jakarta (07/04) — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indonesia terus dibayangi masalah klasik yang tak kunjung usai. Selain dibelit persoalan kelebihan kapasitas (overkapasitas) yang parah, Lapas juga belum berubah sebagai tempat kendali kejahatan terorganisasi, seperti praktik jual beli fasilitas dan peredaran narkoba. Praktik ini kembali mencuat ke publik ketika Polres Lombok Timur pada Senin (6/4/2026) berhasil mengungkap
Jakarta (06/04) — Rapat Kerja antara Komisi XII DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) pada Senin (6/4/2026) diwarnai sorotan terkait ketimpangan dukungan pusat terhadap kondisi darurat sampah di daerah. Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, secara khusus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan intervensi kebijakan guna memitigasi krisis overcapacity di TPA