Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Riyono Caping: Pinjaman Rp2 Triliun Tahun 2025 untuk KKP, Fokus Kurangi Kerugian Illegal Fishing

 

Jakarta (05/11) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI bahwa pihaknya mendapatkan pinjaman luar negeri senilai Rp5,282 triliun untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional dengan jangka waktu 30 tahun. Pinjaman ini bersifat lunak dan multi years, dengan fokus utama pada pembangunan sistem pengawasan sumber daya ikan.

Ansory Siregar Dorong Penilaian Objektif dan Berimbang dalam Usulan Gelar Pahlawan Nasional

 

Jakarta (05/11) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar, mencermati dengan seksama pandangan dan masukan dari berbagai pihak terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial, di mana salah satu nama yang diusulkan adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Menurut Ansory, setiap tokoh yang dinominasikan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional

Amin Ak Dorong Kasus Korupsi Kredit Fiktif di LPEI Dibereskan Sampai ke Akarnya

 

Jakarta (05/11) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan dugaan korupsi kredit fiktif di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) secara menyeluruh dan transparan. Ia menilai, kasus yang menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp1,7 triliun ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang serius dan mencoreng kredibilitas

Gubernur Terkena OTT, Aus Hidayat Nur Serukan Tiga Hal Untuk Rakyat Riau

 

Jakarta (05/11) — Anggota DPR RI Komisi II Aus Hidayat Nur merasa prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini adalah ke-empat kalinya penangkapan orang nomor satu di provinsi Bumi Lancang Kuning itu oleh KPK. “Anggaran pilkada di provinsi Riau mencapai ratusan milyar lebih. Namun, delapan bulan setelah dilantik, sang kepala

Petisi TKA 2025 Tembus 241 Ribu Tanda Tangan, Anggota DPR RI Dorong Kemendikdasmen Buka Desk Pengaduan

 

Jakarta (05/11) — Petisi daring yang menuntut pembatalan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menjadi sorotan publik setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 241.605 tanda tangan hingga Rabu (5/11/2025). Petisi ini dipicu oleh protes siswa yang menilai pelaksanaan TKA dilakukan secara tiba-tiba dan menambah tekanan di tengah penerapan Kurikulum Merdeka. Petisi yang diinisiasi oleh seorang siswa dengan

Riyono Caping: PKS Dukung Kereta Petani, Jalan Cepat Hilirisasi Pertanian

 

Jakarta (05/11) — Ide dan perintah Presiden Prabowo untuk KAI mempersiapkan kereta dan gerbong khusus petani merupakan ide bagus dan jalan cepat merealisasikan hilirisasi pertanian nasional. Kecepatan distribusi logistik dan hasil panen petani agar sampai kepada konsumen menjadi kunci semakin bernilainya hasil panen petani. “Kereta petani menjadikan arus barang hasil panen akan semakin dekat dengan

Ateng Sutisna: Bimteknas 2025 Perkuat Kapasitas Kader PKS dalam Inovasi Pelayanan Publik

 

Jakarta (05/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 yang digelar pada 2–4 November 2025 di Jakarta, dengan tema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”, menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran PKS sebagai partai yang konsisten menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan

Askweni Dorong Pemerintah Buka Lapangan Kerja dan Perkuat Ekonomi Desa

 

Jakarta (04/11) — Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Askweni, menyoroti kondisi ekonomi masyarakat desa yang kian memprihatinkan. Ia meminta pemerintah pusat untuk segera membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan menghidupkan kembali berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil. Hal itu disampaikan Askweni dalam program PKS Legislative Report, menjelang

Syahrul Aidi Dorong Pemerintah Atasi 2.000 Desa Blank Spot dan Kembangkan Desa Go International

 

Jakarta (04/11) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan 2.000 desa di Indonesia yang masih mengalami blank spot atau belum terhubung internet. Ia menilai kesenjangan akses digital menjadi hambatan nyata bagi pemerataan pembangunan dan potensi ekonomi desa. Hal ini disampaikan Syahrul Aidi dalam program PKS

DPR: Temuan Mikroplastik dalam Air Hujan Harus Jadi Alarm Penguatan Kesehatan dan Lingkungan

 

Jakarta (04/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menemukan kandungan mikroplastik dalam air hujan di sejumlah kota besar di Indonesia. Menurut Netty, hasil riset tersebut perlu dijadikan peringatan dini (early warning) bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pengendalian polusi plastik dan menjaga kesehatan