Kebijakan lahir dari proses perumusan yang panjang dan seksama, meski pada akhirnya merespon tentang situasi yang terkini. Dalam kebijakan bukan sekedar keputusan dan perintah, di dalamnya ada kebijaksanaan serta berorientasi pada menciptakan manfaat bagi publik. Rumitnya hari-hari ini pembuat kebijakan seperti mengabaikan prosedur normal cara kerja tersebut, karena lebih sering menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada rekan dan sahabat fpks DPR RI Berjumpa lagi dengan bulan November. Kepada rekan dan sahabat FPKS DPR RI izinkan kami mempersembahkan e-newsletter edisi ke I November 2021 nomor 22 Semoga dapat memberikan informasi mengenai perjuangan PKS di parlemen. Temukan positioning dan kebijakan PKS di parlemen. Share dan subscribe akan sangat menentukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berakhir pekan kepada rekan dan sahabat FPKS DPR RI. izinkan kami mempersembahkan e-newsletter edisi ke I Oktober 2021 nomor 21 Semoga dapat memberikan informasi mengenai perjuangan PKS di parlemen. Terima Kasih HUMAS FPKS DPR RI https://online.pubhtml5.com/npqd/hgfv/ Silahkan diunduh PKSPARLEMEN EDISI I OKTOBER 2O21 No.21 Berita Foto BERITA FOTO OKTOBER
![[Pandangan Mini] Kenapa PKS Menolak RUU KUP/HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)?](https://fraksi.pks.id/app/uploads/2021/10/20211003-GL-Fraksi-Rev-4-2-150x150.jpg)
Kenapa PKS Menolak RUU KUP/HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)? 1. PKS menolak kenaikan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) dari yang sekarang 10% menjadi 12%. 2. PKS menolak kebutuhan pokok (sembako), jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial dijadikan Barang/Jasa Kena Pajak (BJKP/Objek Pajak). Walau saat ini Pemerintah mengenakan tarif 0%, namun dengan menjadi
Assalamualaikum.wrwb Sapa hangat untuk seluruh Sahabat Fraksi PKS DPR RI Perkenankan kami menghantarakan kabar terkini mengenai perjuangan dan positioning PKS di Parlemen melalui e-newsletter edisi 1 September 2021 no 20. Kontribusi rekan dan sahabat sekalian untuk menyebarkan ikhtiar PKS akan sangat berharga dalam setiap hela perjuangan. Terima Kasih HUMAS FPKS DPR RI Versi Digital
Pujian itu seringkali melenakan seseorang, karena disaat bersamaan menutup diri terhadap berbagai kritikan atau masukan dari orang-orang yang tidak sependapat. Sudah dibuktikan dalam banyak torehan sejarah. Pujian disaat berkuasa, lebih terasa dibandingkan saat tak punya daya. Kala itu mimpi lebih nyaman diisi dengan halusinasi harapan, dibandingkan amputasi keinginan. Maka jika ada yang mencoba menghentikan pujian,
Assalamualaikum.wrwb. Salam Bulan Perjuangan. Merdeka ! Sahabat tetap sehat, semangat dan tebar energi positif. Izinkan kami hantarkan beragam informasi dari PKS di Parlemen dalam bentuk e-newsletter FPKS DPR RI edisi III Juli 2021 No. 19. Temukan sikap, isu dan kebijakan FPKS terkini langsung dari senayan. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam mengawal kerja-kerja konstitusional.
Presiden Joko Widodo pada Senin malam (2/8/2021) telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sejak 3 hingga 9 Agustus 2021. Meski dilanjutkan, Presiden Jokowi mengklaim PPKM Level 4 yang dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan diantaranya penurunan konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurilah atas segala nikmat yang telah Allah diberikan. Terlebih nikmat sehat yang saat ini sangat mahal harganya. Rekan dan sahabat tetap jaga kesehatan dan pastikan kita semua menerapkan protokol kesehatan. Izinkan kami menyampaikan perjuangan PKS di Parlemen dalam e-newsletter PKS edisi II Juli 2021 No 18. Temukan sikap, positioning dan
PPKM darurat kini berganti menjadi PPKM Level 4. Pedas dan Pahit seperti level sambal. Tidak bisa dipungkiri, publik dipaksa mengingat dan mengenal aneka ragam singkatan atau akronim dalam proses penanganan covid 19 di Indonesia. Awalnya bernama PSBB, lalu bermertamorfosis menjadi PPKM. Maksud hati menghindari kewajiban karantina wilayah yang ditetapkan Undang-Undang, malah justru menunjukan penanganan pandemi