Presiden Joko Widodo pada Senin malam (2/8/2021) telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sejak 3 hingga 9 Agustus 2021. Meski dilanjutkan, Presiden Jokowi mengklaim PPKM Level 4 yang dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan diantaranya penurunan konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate). Turun dari angka yang “sangat tinggi’ ke posisi ‘masih tinggi’ sesungguhnya seperti tragedi yang direncanakan.
Jika mau jujur kebijakan pengendalian covid selama ini alih-alih menghentikan, yang ada hanya menurunkan jumlah angka dari ‘tinggi’ ke ‘tidak terlalu tinggi’. Dari ‘krisis banget’ ke ‘krisis aja’. Diselesaikan dengan pragmatis dan reaktif. Yang penting turun, meski sedikit.
Padahal sejatinya penurunan kasus covid 19 saat ini menyisakan sejumlah persoalan karena angka mortalitas harian masih diatas seribu. Meski secara statistik angkanya turun, namun faktanya nyawa yang hilang masih bergelimpangan setiap hari. Air mata bercucuran di sejumlah tempat.
Tercatat selama 12 hari penerapan PPKM Level 4 total ada 19.523 orang meninggal dunia karena Covid-19. Jika dirata-rata 1.627 kematian setiap hari pada kurun 21 Juli hingga 1 Agustus. Kemudian ada 489.978 kasus positif Covid-19 atau rata-rata ada 40.831 kasus baru setiap hari. Bahkan, jumlah kasus baru hampir tembus 50 ribu dalam sehari pada hari kedua dan hari ketiga PPKM Level 4.
Angka itu pun tak menunjukkan penurunan tingkat penularan. Positivity rate masih berkisar di angka 25,6 persen. Sungguh sangat memprihatinkan cara negara mengelola dan mengabaikan angka-angka pasti ini. Mudah puas dan bergembira dengan kasus yang masih sangat besar.
Dus, PPKM Level 4 pelaksanaan testing yang jauh dari harapan, hanya ada 1.939.406 orang yang dites Covid-19. Di saat yang sama, capaian vaksinasi Covid-19 juga tak sesuai target. Jumlah orang yang menerima vaksin Covid-19 pada 21 Juli hingga 1 Agustus mencapai 9.355.284 orang. Sebanyak 5.133.493 orang menerima dosis pertama dan 4.221.791 untuk dosis kedua. Lucunya ada pejabat sentral yang baru tersadar saat ini mengapa tracing penting dalam penanganan Covid-19, padahal sedari awal para epidemolog tekankan pentingnya Testing, Tracing, dan Treatment (3T).
Sengkarut tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, juga memukul ekonomi kecil dan sosial masyarakat. Banyak pengusaha, pelaku UMKM dan pegiat di sejumlah daerah memasang bendera putih. Sebagai bentuk protes terhadap penerapan PPKM yang menyebabkan bisnis mereka sepi karena minim proteksi dan insentif.
Tersebutlah, Pedagang di Malioboro Yogyakarta, 600 restoran dan 500 hotel di Jawa Barat memasang bendera putih sebagai tanda menyerah karena PPKM menyebabkan dagangan mereka sepi dan ekonomi lumpuh. Selain tanda menyerah, pengibaran bendera putih ini juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak peduli.
Ingatlah, jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM darurat level berapapun. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut.
Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah.
Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM. Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya. Jika Pemerintah berhasil atasi segala kerumitan, maka akan melahirkan kepercayaan dari rakyat.