![[Pandangan Mini] Kenapa PKS Menolak RUU KUP/HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)?](https://fraksi.pks.id/app/uploads/2021/10/20211003-GL-Fraksi-Rev-4-2-150x150.jpg)
Kenapa PKS Menolak RUU KUP/HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)? 1. PKS menolak kenaikan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) dari yang sekarang 10% menjadi 12%. 2. PKS menolak kebutuhan pokok (sembako), jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial dijadikan Barang/Jasa Kena Pajak (BJKP/Objek Pajak). Walau saat ini Pemerintah mengenakan tarif 0%, namun dengan menjadi
Assalamualaikum.wrwb Sapa hangat untuk seluruh Sahabat Fraksi PKS DPR RI Perkenankan kami menghantarakan kabar terkini mengenai perjuangan dan positioning PKS di Parlemen melalui e-newsletter edisi 1 September 2021 no 20. Kontribusi rekan dan sahabat sekalian untuk menyebarkan ikhtiar PKS akan sangat berharga dalam setiap hela perjuangan. Terima Kasih HUMAS FPKS DPR RI Versi Digital
Pujian itu seringkali melenakan seseorang, karena disaat bersamaan menutup diri terhadap berbagai kritikan atau masukan dari orang-orang yang tidak sependapat. Sudah dibuktikan dalam banyak torehan sejarah. Pujian disaat berkuasa, lebih terasa dibandingkan saat tak punya daya. Kala itu mimpi lebih nyaman diisi dengan halusinasi harapan, dibandingkan amputasi keinginan. Maka jika ada yang mencoba menghentikan pujian,
Assalamualaikum.wrwb. Salam Bulan Perjuangan. Merdeka ! Sahabat tetap sehat, semangat dan tebar energi positif. Izinkan kami hantarkan beragam informasi dari PKS di Parlemen dalam bentuk e-newsletter FPKS DPR RI edisi III Juli 2021 No. 19. Temukan sikap, isu dan kebijakan FPKS terkini langsung dari senayan. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam mengawal kerja-kerja konstitusional.
Presiden Joko Widodo pada Senin malam (2/8/2021) telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sejak 3 hingga 9 Agustus 2021. Meski dilanjutkan, Presiden Jokowi mengklaim PPKM Level 4 yang dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan diantaranya penurunan konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurilah atas segala nikmat yang telah Allah diberikan. Terlebih nikmat sehat yang saat ini sangat mahal harganya. Rekan dan sahabat tetap jaga kesehatan dan pastikan kita semua menerapkan protokol kesehatan. Izinkan kami menyampaikan perjuangan PKS di Parlemen dalam e-newsletter PKS edisi II Juli 2021 No 18. Temukan sikap, positioning dan
PPKM darurat kini berganti menjadi PPKM Level 4. Pedas dan Pahit seperti level sambal. Tidak bisa dipungkiri, publik dipaksa mengingat dan mengenal aneka ragam singkatan atau akronim dalam proses penanganan covid 19 di Indonesia. Awalnya bernama PSBB, lalu bermertamorfosis menjadi PPKM. Maksud hati menghindari kewajiban karantina wilayah yang ditetapkan Undang-Undang, malah justru menunjukan penanganan pandemi
Mengawali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada tanggal 3 Juli yang lalu dengan napas ‘tersengal’. Bukan karena jumlah korban jiwa yang semakin banyak dan rumah sakit yang penuh, namun juga inkonsistensi dalam penerapannya. Warga Negara Asing masih hilir mudik tanpa dihentikan, lagi-lagi alasannya proyek ambisius negara. Padahal alasan PPKM darurat diterapkan utamanya karena ada
Assalamualaikum.wrwb Kepada Sahabat FPKS DPR RI Pandemi masih berlangsung, tetap jaga kesehatan dan kewaspadaan. Berdoa dan berkomitmen terapkan protokol kesehatan, membantu tenaga medis menangani pagebluk lebih cepat. Fraksi PKS DPR RI berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketahui positioning, kebijakan dan isu PKS di Parlemen kami hantarkan e-newsletter PKS Parlemen Edisi I JULI 2O21 No.17 keep healthy,
“Belanda masih jauh” sebuah ungkapan yang mampu menggambarkan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terlalu pagi, tidak tepat momentnya dan tak pantas. Anehnya wacana presiden tiga periode menyeruak di kala pandemi makin parah, sebab utamanya karena manajemen pengendalian wabah yang buruk. Fixed luka nalar telah terjadi secara paripurna. Pihak yang mengusung wacana ini harusnya malu dan