Jakarta (17/11) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat, mendorong penguatan empat agenda legislasi strategis yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, yakni revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU Zakat, UU Penanganan Fakir Miskin, serta penguatan regulasi wakaf produktif. Keempat agenda tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, memperkuat perlindungan sosial, dan mengoptimalkan potensi ekonomi umat.
Hal tersebut disampaikan Syahrul dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Syahrul menjelaskan bahwa salah satu agenda utama yang tengah dibahas adalah revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji yang merupakan inisiatif DPR. Ia mengungkapkan masih terdapat perbedaan pandangan cukup besar antara pemerintah dan DPR sehingga diperlukan penyelarasan untuk menghasilkan regulasi yang mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Memang ada gap yang cukup besar antara keinginan pemerintah dengan keinginan DPR. Ini perlu duduk bersama untuk menyelaraskan demi terselenggaranya haji kita yang efektif dan efisien, kemudian masyarakat kita yang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan haji dengan nyaman dan terlayani dengan baik,” ujar Anggota DPR RI Dapil Riau II tersebut.
Lebih lanjut, Syahrul menekankan pentingnya optimalisasi investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Menurutnya, inovasi investasi perlu dilakukan secara terukur, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan ekosistem ibadah haji, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya yang ditanggung masyarakat.
“Perlu ada kajian yang sangat mendalam bagaimana kita mendorong BPKH ini sebagai badan pengelola keuangan haji bisa melakukan inovasi-inovasi yang terukur untuk menginvestasikan, mengelola keuangan itu sehingga mendapatkan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat nantinya,” jelasnya.
Selain pengelolaan dana haji, Syahrul mengungkapkan bahwa Komisi VIII juga mendapat amanah untuk merevisi UU Zakat sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Ia turut mendorong pembahasan revisi UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya untuk memperbaiki penjabaran dan implementasi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dalam kebijakan penanganan kemiskinan.
Agenda lainnya yang menjadi perhatian Syahrul adalah penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui pembaruan regulasi perwakafan. Ia menilai besarnya potensi aset wakaf nasional belum sepenuhnya dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat.
“Fakta yang terjadi sekarang, wakaf kita nilainya banyak, tapi tidak produktif. Karena orientasi kita berwakaf itu selalu bentuknya konsumtif. Nah, kita mendorong melalui RUU Wakaf nanti adalah bagaimana wakaf kita itu berorientasi pada wakaf yang produktif,” pungkasnya.