Jakarta (12/11) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan konstitusi, keamanan negara, dan kepastian hukum.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (12/11/2026). Rapat membahas penjelasan mengenai proses penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal serta langkah-langkah penanganannya.
Adang menilai bahwa penggunaan teknologi komunikasi dan sistem informasi harus berada dalam koridor hukum. Setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar kewenangan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan teknologi tidak disalahgunakan dan hak-hak konstitusional setiap warga negara tetap terlindungi.
“Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi dan keamanan. Karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas, kewenangan yang sah, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Adang.
Ia juga menekankan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan pembuktian, ketelitian, dan prinsip praduga tak bersalah. Setiap fakta yang ditemukan perlu diuji melalui proses hukum agar menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik juga diperlukan sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan maupun mengungkap informasi yang dilindungi hukum. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.
“Yang paling penting adalah memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan hukum dan alat bukti. Penegakan hukum harus objektif, tidak boleh didasarkan pada asumsi atau kepentingan tertentu. Kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Adang turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem keamanan informasi dan tata kelola akses komunikasi. Penguatan prosedur pengamanan, pencatatan aktivitas sistem, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, serta audit berkala diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi serupa di kemudian hari.
Ia berharap penanganan perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi nasional sekaligus memastikan setiap lembaga menjalankan kewenangannya secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dibangun melalui proses yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kita ingin memastikan hukum menjadi pelindung konstitusi, hak warga negara, dan kepentingan bangsa,” tutup Adang.