Majalengka (12/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah memperbaiki tata niaga dan kesejahteraan perajin rotan di Kabupaten Majalengka. Dalam agenda reses pada 08/11, ia menerima aspirasi mengenai rendahnya upah borongan, sulitnya memperoleh bahan baku berkualitas, serta terbatasnya akses perajin terhadap pemasok dan pembeli.
Kondisi tersebut perlu segera ditangani karena industri kerajinan rotan Majalengka telah berkembang selama puluhan tahun dan produknya menjangkau pasar ekspor. Sentra produksi seperti Desa Leuwilaja, Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding, dan Rajagaluh memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, nilai tambah dari perdagangan produk rotan belum sepenuhnya dirasakan oleh perajin.
“Kerajinan rotan Majalengka sudah menjangkau pasar ekspor. Perajinnya harus mendapat bagian yang layak. Selama pilihan terbatas, mereka sulit menawar harga bahan maupun imbalan atas pekerjaan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan mendasar terletak pada posisi perajin dalam perdagangan. Sebagian besar bekerja dengan sistem borongan rumahan atau menghasilkan produk setengah jadi untuk pengepul dan pabrik. Dalam pola tersebut, perajin menanggung waktu dan tenaga produksi, tetapi memiliki ruang terbatas untuk menentukan tarif maupun syarat pembayaran.
Studi pendampingan di Desa Leuwilaja pada 2022 mencatat pendapatan perajin sekitar Rp2,4 juta per bulan. Angka tersebut perlu diperbarui melalui pendataan penghasilan bersih, jam kerja, dan tarif borongan. Sebagai pembanding, UMK Majalengka tahun 2026 tercatat sebesar Rp2.595.368 per bulan.
“Sebelum pesanan dikerjakan, perajin harus tahu siapa yang menanggung biaya dan kapan mereka dibayar. Kesepakatan itu harus tertulis dan bisa dipegang kedua pihak,” katanya.
Ia mengusulkan Pemerintah Kabupaten Majalengka memfasilitasi penyusunan kontrak sederhana antara perajin dan pemberi pesanan. Selain itu, akses jaminan sosial bagi perajin rumahan perlu diperluas, disertai mekanisme pengaduan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau perubahan sepihak terhadap kesepakatan kerja.
Persoalan berikutnya adalah ketersediaan bahan baku. Indonesia memiliki sumber daya rotan alam yang besar, tetapi perajin di Majalengka masih menghadapi kesulitan memperoleh bahan berkualitas. Pasokan dari Kalimantan dan Sulawesi harus melalui distribusi antarpulau yang menambah biaya pengadaan.
Ia meminta pemerintah memfasilitasi pembelian bersama melalui koperasi atau kelompok perajin. Dengan menggabungkan kebutuhan beberapa sentra produksi, pembelian dapat dilakukan dalam volume lebih besar sehingga biaya pengangkutan dan pengadaan ditekan.
Ia juga meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perindustrian mengevaluasi efektivitas tata niaga rotan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pengendalian ekspor mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah di dalam negeri.
Selain bahan baku, ia menyoroti ketergantungan perajin terhadap jaringan pengepul. Ketika pihak yang menyediakan bahan sekaligus menjadi satu-satunya pembeli hasil anyaman, perajin memiliki pilihan terbatas untuk membandingkan harga dan menegosiasikan pesanan.
Karena itu, ia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelaah kemungkinan adanya hambatan persaingan dalam jalur pasok dan pemasaran rotan Majalengka.
“Perlu diperiksa apakah ada pemasok yang mensyaratkan menjual hasil anyamannya kembali kepada mereka, serta apakah dapat beralih ke pemasok atau pembeli lain tanpa hambatan,” tegasnya.
Di sisi pemasaran, ia mendorong pemerintah daerah mempertemukan kelompok perajin dengan hotel, peritel, dan calon pembeli ekspor. Katalog produk bersama yang memuat spesifikasi, kapasitas produksi, dan waktu pengerjaan dapat membantu memperluas akses pasar.
Sebagai tindak lanjut reses, ia mengusulkan uji coba pembenahan sentra rotan dalam 90 hari. Tahap awal difokuskan pada pendataan tarif borongan, kebutuhan bahan baku, dan jalur pemasaran. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat menguji pembelian kolektif dan penggunaan kontrak kerja sederhana.
“Keberhasilan program ini harus diukur dari perubahan yang dirasakan perajin: biaya bahan terkendali, pembayaran tepat waktu, dan semakin banyak pilihan pembeli. Pada akhirnya, yang ingin kita tingkatkan adalah penghasilan bersih dan kesejahteraan perajin rotan Majalengka,” pungkasnya.