Jakarta (12/11) — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Hal tersebut disampaikan HNW seusai mengikuti pertemuan pimpinan MPR RI yang menerima langsung surat pengunduran diri Wapres di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

HNW menjelaskan bahwa Wapres secara langsung menyampaikan surat pengunduran dirinya di hadapan pimpinan MPR RI. Dalam surat tersebut, Wapres menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri.

“Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” ujar HNW.

Menurut HNW, pimpinan MPR menerima surat tersebut untuk kemudian menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai amanat konstitusi. Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

“Posisi kami sebagai pimpinan MPR adalah menerima surat itu untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 8 Ayat (2), yaitu terkait bagaimana mengisi kekosongan Wakil Presiden,” jelasnya.

HNW menegaskan bahwa konstitusi tidak mengatur kewenangan pimpinan MPR untuk menerima atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden sebagaimana mekanisme pengunduran diri dalam hubungan kerja biasa. Karena itu, proses selanjutnya harus berpedoman pada ketentuan konstitusional mengenai pengisian jabatan yang kosong.

“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” tegas HNW.

Lebih lanjut, HNW mengungkapkan bahwa pimpinan MPR telah membahas langkah-langkah awal untuk memastikan proses pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan. Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB guna membahas mekanisme tindak lanjut secara lebih terperinci.

“Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ungkapnya.

HNW berharap proses pergantian Wakil Presiden dapat berlangsung tertib, konstitusional, dan mengedepankan kepentingan bangsa serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

“Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia,” pungkas HNW.