Jakarta (12/11) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, merespons positif langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mengkaji ulang wacana pengembalian penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Agar relevan dengan tuntutan zaman, Fikri mengusulkan inovasi berupa sistem penjurusan hibrida (mayor-minor) yang memadukan fondasi keilmuan dasar dengan kompetensi lintas disiplin.
Menurut Fikri, langkah pengkajian ulang oleh Kemendikdasmen merupakan respons pragmatis terhadap berbagai kendala teknis selama penerapan sistem menu pilihan mata pelajaran pada Kurikulum Merdeka.
Meski ideal di atas kertas, penghapusan jurusan di lapangan kerap membingungkan siswa, memicu benturan penyusunan jadwal di sekolah, hingga menimbulkan kendala sinkronisasi dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
“Kajian ini penting agar kebijakan penataan kurikulum ke depan didasarkan pada data evaluasi yang objektif, bukan sekadar gonta-ganti kebijakan,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) yang baru saja bertransisi dari Komisi X ke Komisi VII DPR RI ini menilai sistem penjurusan sejatinya memiliki keunggulan manajerial.
Penjurusan memudahkan sekolah mengelola kegiatan belajar mengajar serta membantu siswa memperdalam keilmuan (depth of knowledge) secara linear menuju perguruan tinggi.
Kendati demikian, Fikri mengingatkan adanya catatan kritis jika pemerintah hanya mengembalikan tiga jurusan konvensional—Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa—secara kaku seperti masa lalu.
Selain memaksa remaja berusia 15 tahun mengambil keputusan besar terlalu dini, sistem lama kerap membatasi ruang belajar lintas ilmu dan melanggengkan dikotomi sosial antarsiswa.
“Ada persepsi yang menganggap siswa IPA lebih pintar daripada anak IPS maupun Bahasa, padahal tentu tidak mesti begitu. Jika struktur sekolah menengah terlalu kaku mengotakkan siswa dalam tiga kompartemen terpisah, lulusan kita berisiko gagap menghadapi dinamika dunia kerja yang cair,” jelas Fikri.
Ia mencontohkan realitas industri modern yang kini bergeser ke arah interdisipliner. Sektor teknologi finansial (fintech), misalnya, membutuhkan talenta yang menguasai manajemen keuangan (IPS) sekaligus pemrograman (IPA).
Begitu pula industri kreatif digital yang menuntut perpaduan kemahiran komunikasi (Bahasa) dengan analisis data (IPA).
Sebagai jalan tengah, Fikri menawarkan alternatif Sistem Paket Mayor-Minor atau Penjurusan Hibrida.
Melalui skema ini, fondasi dasar IPA, IPS, dan Bahasa tetap dipertahankan, tetapi dikemas lebih luwes dan dimodernisasi dengan muatan industri masa kini.
Yang pertama adalah paket Rekayasa dan Teknologi, memadukan matematika dan sains dengan komputasi, dasar pemrograman (coding), kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta analisis data.
“Kedua, paket Bisnis dan Digital, menggabungkan ekonomi dan sosiologi dengan literasi finansial, manajemen bisnis modern, serta niaga elektronik (e-commerce). Ketiga, paket Humaniora dan Komunikasi, mengintegrasikan bahasa, seni, dan ilmu sosial dengan komunikasi digital, desain komunikasi visual (DKV), serta produksi konten kreatif,” jelasnya.
Terkait keterserapan lulusan di pasar kerja, Fikri menggarisbawahi bahwa marwah pendidikan SMA memang dirancang untuk menyiapkan siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, berbeda dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang disiapkan langsung bekerja.
“Kalau SMA asumsinya melanjutkan pendidikan, sehingga bila diterima bekerja, lulusannya siap diberi pembekalan. Namun, latar belakang penjurusan saat di bangku SMA tetap akan memengaruhi pola pelatihan yang mereka dapatkan di dunia kerja,” pungkasnya.