Pringsewu (28/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa kedaulatan pangan nasional harus dibangun dengan memastikan petani memperoleh kesejahteraan yang layak. Peningkatan produksi pertanian tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan pangan apabila belum diikuti kepastian harga, penurunan beban biaya produksi, akses terhadap sarana pertanian, dan jaminan pasar yang menguntungkan petani.
Hal itu disampaikan Ateng dalam Puncak Peringatan Hari Tani Nasional bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertema “Petani Berdaulat dan Sejahtera” di Area Nggruput, kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (25/10/2026).
“Petani merupakan fondasi ketahanan pangan nasional. Karena itu, petani tidak boleh hanya dituntut meningkatkan produksi, tetapi juga harus mendapatkan kepastian usaha, harga panen yang layak, akses terhadap sarana produksi, dan pasar yang memberikan keuntungan wajar. Kedaulatan pangan harus dimulai dari petani yang berdaya dan sejahtera,” ujar Ateng.
Menurutnya, petani masih menghadapi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan yang konsisten, mulai dari fluktuasi harga hasil panen, biaya pupuk dan kebutuhan produksi, akses pembiayaan, hingga posisi tawar ketika berhadapan dengan rantai distribusi. Tanpa dukungan yang memadai, peningkatan produktivitas berisiko tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap usaha tani, memperluas akses pembiayaan yang terjangkau, memastikan ketersediaan sarana produksi, serta membangun sistem distribusi dan pemasaran yang lebih efisien. Penguatan kelembagaan petani dan koperasi juga penting agar petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan harga serta mengakses pasar.
Ateng menekankan bahwa kebijakan pangan harus menempatkan petani sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek program. Setiap kebijakan peningkatan produksi, pengadaan pangan, maupun stabilisasi harga perlu memperhitungkan kepentingan petani sebagai produsen sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Jangan sampai konsumen membutuhkan pangan dengan harga terjangkau, tetapi petani justru menanggung biaya produksi tinggi dan menerima harga jual yang tidak sepadan. Pemerintah perlu mencari keseimbangan melalui tata niaga yang sehat, distribusi yang efisien, dan kebijakan harga yang memberikan perlindungan kepada kedua pihak,” tegasnya.
Selain perlindungan ekonomi, Ateng menilai penguatan sektor pertanian harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Pemanfaatan teknologi tepat guna, pendampingan budi daya, penguatan akses terhadap informasi pasar, serta pengembangan pengolahan hasil pertanian dapat membantu petani meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada penjualan komoditas mentah.
Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani. Sektor pertanian perlu menjadi pilihan usaha yang menjanjikan bagi generasi muda melalui dukungan akses lahan, pembiayaan, teknologi, pelatihan, dan peluang usaha berbasis inovasi. Tanpa regenerasi yang kuat, keberlanjutan produksi pangan nasional berisiko menghadapi tantangan dalam jangka panjang.
“Anak muda harus melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki masa depan. Pertanian bukan hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga mencakup teknologi, pengolahan hasil, pemasaran, dan kewirausahaan. Jika ekosistemnya diperkuat, pertanian dapat menjadi sumber penghidupan yang layak sekaligus membuka lapangan kerja di perdesaan,” katanya.
Menurut Ateng, kesejahteraan petani juga berkaitan erat dengan pembangunan daerah. Penguatan sektor pertanian dapat menggerakkan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro dan kecil, serta menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat perdesaan. Oleh sebab itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan nyata petani, dengan hasil yang dapat diukur dan dievaluasi.
Puncak Peringatan Hari Tani Nasional bersama PKS ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. Ateng menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pangan harus dinilai tidak hanya dari ketersediaan komoditas, tetapi juga dari peningkatan pendapatan, kepastian usaha, dan kualitas hidup petani.
“Ketahanan pangan yang kuat harus ditopang oleh petani yang sejahtera. Ketika petani mendapatkan kepastian usaha dan hasil yang layak, mereka memiliki kemampuan untuk terus berproduksi, mengembangkan usaha, dan menjaga pasokan pangan bagi masyarakat. Itulah esensi petani berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Ketua BPPN DPP PKS Riyono, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu, serta jajaran DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Pringsewu.