Jakarta (01/10) — DPR RI mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun, pendapatan Rp3.435,10 triliun, dan defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI, Idrus Jufrie, menegaskan pengesahan APBN bukan akhir dari pekerjaan fiskal. Justru setelah palu diketuk, pemerintah harus membuktikan bahwa anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
“APBN Rp4.106 triliun bukan sekadar angka. Tantangannya sekarang adalah memastikan setiap rupiah menghasilkan dampak: ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah, daya beli terjaga, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Idrus.
Menurutnya, target pertumbuhan 6 persen harus diuji melalui indikator yang dirasakan langsung masyarakat. Pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat dalam statistik makro, tetapi harus tercermin pada pendapatan, kesempatan kerja, produktivitas, dan daya beli.
“Jangan sampai kita sibuk mengejar angka pertumbuhan, tetapi rakyat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Idrus juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan serapan anggaran sebagai ukuran utama keberhasilan.
“Ukuran keberhasilan APBN bukan berapa persen anggaran terserap, tetapi apa yang berubah setelah anggaran dibelanjakan. Kita harus bergeser dari logika serapan menuju logika dampak,” katanya.
Di sisi penerimaan, target pendapatan negara Rp3.435,1 triliun harus dicapai tanpa membebani konsumsi dan dunia usaha. Menurut Idrus, penguatan penerimaan harus ditempuh melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Sementara itu, defisit 2,4 persen harus tetap dijaga secara prudent.
“Di bawah 3 persen bukan berarti tanpa risiko. Kita harus tetap menghitung biaya utang, kualitas pembiayaan, dan ruang fiskal menghadapi ketidakpastian global,” ujarnya.
Idrus menegaskan Komisi XI akan mengawal pelaksanaan APBN 2027, terutama pada penerimaan negara, kualitas belanja, daya beli, dan keberlanjutan fiskal.