Jakarta (17/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memberikan dukungan konkret untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di TPA Banjardowo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Dorongan tersebut disampaikan Meitri dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH dalam agenda pembahasan penyesuaian RKA-K/L KLH/BPLH Tahun Anggaran 2027, Rabu (16/9/2026).
Meitri mengatakan, pengelolaan sampah di Jombang perlu dilihat sebagai bagian dari ekonomi sirkular, bukan sekadar persoalan lingkungan. TPA Banjardowo dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan karena telah memiliki fasilitas pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF) dan industri yang siap menyerap hasil pengolahannya.
“Jombang ini sebenarnya memiliki ekosistem yang cukup lengkap. Ada bahan baku berupa sampah, sudah ada fasilitas RDF, dan sudah ada industri yang bersedia menyerap RDF. Karena itu, yang perlu kita dorong adalah bagaimana kapasitas pengolahannya bisa ditingkatkan,” ujar Meitri.
Sebelumnya, Meitri telah mengunjungi TPA Banjardowo pada 30 Juli 2026 untuk menyerap aspirasi. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah penambahan dan peningkatan peralatan pengolahan RDF.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir perwakilan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) sebagai offtaker. Sebelumnya, Pemkab Jombang telah mengirimkan 10 ton RDF dari TPA Banjardowo ke SIG Pabrik Tuban pada Mei 2025. SIG juga menyatakan kesiapan menyerap RDF hingga 50 ton per hari.
Menurut Meitri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Jombang bukan hanya mencari pasar, tetapi meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi RDF agar potensi serapan industri dapat dimanfaatkan.
“Kalau offtaker sudah tersedia, jangan sampai kita memiliki pasar tetapi kapasitas produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan. Karena itu, dukungan terhadap upgrading mesin dan fasilitas pengolahan menjadi penting,” katanya.
Legislator PKS ini menambahkan, peningkatan kapasitas RDF dapat memberikan manfaat ganda, yakni mengurangi volume sampah yang ditimbun di TPA sekaligus mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif bernilai ekonomi bagi industri.
Hal tersebut sejalan dengan RKA KLH/BPLH 2027 yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional serta mendorong ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. KLH/BPLH juga menargetkan pengelolaan TPA yang terkontrol, ramah lingkungan, dan menjadi bagian dari bauran energi.
Karena itu, Meitri meminta agar daerah yang telah memiliki kesiapan fasilitas dan offtaker, termasuk Jombang, mendapat perhatian dalam implementasi anggaran pengelolaan sampah tahun 2027.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran pengelolaan sampah benar-benar memberikan dampak di lapangan. Daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas dan bahkan sudah memiliki offtaker perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kapasitasnya,” jelasnya.
Dorongan tersebut juga berkaitan dengan kunjungan Menteri LH/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat ke TPA Banjardowo pada 15 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH menekankan pengelolaan sampah sebagai bagian dari ekonomi sirkular dan penciptaan nilai ekonomi.
“Pak Menteri sudah melihat langsung kondisi Banjardowo. Kami di Komisi XII juga sudah turun dan mendengar langsung kebutuhan daerah. Karena itu, kami berharap ada tindak lanjut yang konkret, terutama terkait peningkatan kapasitas dan peralatan RDF,” tutur Meitri.
Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menegaskan, penguatan RDF di Jombang bukan sekadar bantuan peralatan, melainkan bagian dari upaya membangun rantai ekonomi sirkular yang menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat, teknologi pengolahan sampah, dan industri.
“Jangan sampai sampah hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kita ingin sampah diolah, dikurangi residunya, memiliki nilai ekonomi, sekaligus membantu industri mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil,” pungkas Meitri.