Jakarta (11/09) — Mendagri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung dari Mei 2026 hingga Mei 2027. Berdasarkan data BMKG, dampak terparah berupa cuaca panas ekstrem dan kekeringan akan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Pemda diminta segera berkoordinasi dengan BPBD, dinas pertanian, dan dinas pengairan untuk memitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang berpotensi mengganggu sektor pertanian, energi PLTA, dan memicu kenaikan harga pangan. Pemerintah pusat telah menyiapkan langkah penanganan, seperti program pompanisasi oleh Kementan dan modifikasi cuaca oleh BNPB, serta menekankan pentingnya sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, dan instansi terkait di daerah (29/6/2026).

Menyikapi instruksi Mendagri tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung langkah Kemendagri yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Antisipasi sejak dini sangat diperlukan mengingat fenomena El Nino berpotensi menimbulkan berbagai dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, gangguan produksi pertanian, hingga peningkatan harga pangan.

“Kami mendukung penuh instruksi Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino. Langkah antisipatif harus dilakukan sejak sekarang agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” ungkap Kang Aher saat diwawancara, Selasa (6/8/2026).

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah karena dapat memengaruhi berbagai sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah terkait lainnya untuk menyusun langkah-langkah mitigasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Di mana setiap daerah memiliki tingkat kerentanan yang berbeda sehingga strategi penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak El Nino. Berkurangnya ketersediaan air dapat mengganggu musim tanam, menurunkan produktivitas pertanian, dan berpotensi memengaruhi pasokan pangan nasional. Adapun langkah cepat pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang telah menyiapkan program pompanisasi untuk membantu petani menjaga ketersediaan air di lahan pertanian selama musim kering.

“Dampak El Nino tidak hanya menyangkut persoalan cuaca, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, produksi energi, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang terencana dan terkoordinasi. Daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan harus memperkuat sistem deteksi dini dan patroli lapangan. Daerah yang rawan kekeringan harus menyiapkan cadangan air dan infrastruktur distribusi air bersih. Sementara daerah pertanian perlu melakukan langkah-langkah adaptasi agar produktivitas pangan tetap terjaga. Program pompanisasi merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan efektif dan menjangkau wilayah-wilayah yang paling membutuhkan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Selain itu, mantan Pjs Presiden PKS ini menyoroti potensi dampak El Nino terhadap ketersediaan energi, khususnya pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sangat bergantung pada debit air waduk dan sungai. Penurunan curah hujan dalam jangka panjang perlu diantisipasi melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola infrastruktur energi agar tidak mengganggu pasokan listrik bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita mengapresiasi kesiapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk program modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko kekeringan dan kebakaran hutan di wilayah-wilayah yang rentan. Keberhasilan penanganan dampak El Nino sangat bergantung pada sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus mempersiapkan segala kemungkinan. Ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan dua sektor strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus selama periode El Nino. Fenomena El Nino merupakan tantangan bersama yang memerlukan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar langkah-langkah mitigasi dan penanganan dapat berjalan secara efektif,” jelas mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran daerah untuk mendukung berbagai program mitigasi dan penanggulangan dampak El Nino. Oleh karena itu, kita mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan program-program yang berkait dengan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta kesiapsiagaan bencana. Selain itu, kita berharap instruksi Mendagri ini dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah melalui langkah-langkah konkret di lapangan sehingga masyarakat dapat terlindungi dari berbagai risiko oleh fenomena El Nino.

“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah telah mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Langkah antisipasi yang dilakukan lebih awal akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan adalah kunci utama. Dengan koordinasi yang baik, mitigasi yang tepat, dan sinergi seluruh pihak, kita optimistis dampak El Nino dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik,” demikian tutup Kang Aher.