Jakarta (08/09) — BNPP menggelar survei di 27 titik perlintasan tidak resmi atau jalur tikus di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di sekitar PLBN Motaain, Kabupaten Belu, NTT. Survei ini menggandeng TNI, Polri, Imigrasi, Badan Karantina, dan Pemda untuk mengidentifikasi sebaran serta karakteristik fisik lokasi yang kerap disalahgunakan untuk pelanggaran lintas batas. Hasil survei akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan perbatasan yang lebih efektif. Menanggapi temuan ini, Satgas Pamtas meningkatkan intensitas patroli rutin demi menjaga kedaulatan negara, keselamatan warga, memperkuat pelayanan di beranda depan, serta mempererat hubungan bilateral kedua negara (24/6/2026).

Mengomentari survei BNPP tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang melakukan survei terhadap 27 titik perlintasan tidak resmi atau jalur tikus di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di kawasan sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kawasan perbatasan, meningkatkan pengawasan lintas batas negara, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami mengapresiasi BNPP yang terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk memetakan dan mengidentifikasi jalur-jalur perlintasan tidak resmi di wilayah perbatasan. Data dan informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perbatasan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Kang Aher saat diwawancara, Selasa (28/7/2026).

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai batas teritorial negara, tetapi juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang mencerminkan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan jalur-jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas pelanggaran lintas batas perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Di mana, pendekatan kolaboratif yang dilakukan BNPP dengan melibatkan berbagai instansi terkait, antara lain TNI, Polri, Imigrasi, Badan Karantina, serta pemerintah daerah. Pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas lembaga.

“Perlintasan tidak resmi dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari pelanggaran keimigrasian, penyelundupan barang, perdagangan ilegal, hingga potensi gangguan terhadap keamanan wilayah. Oleh sebab itu, identifikasi dan pemetaan yang dilakukan BNPP menjadi langkah yang sangat penting untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Perbatasan merupakan isu yang multidimensi. Karena itu, kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan yang ada di lapangan. Sinergi seperti ini perlu terus diperkuat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Selain itu, mantan Pjs Presiden PKS 2024 ini menilai hasil survei tersebut nantinya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan perbatasan yang lebih komprehensif, termasuk dalam aspek pengawasan, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan pelayanan lintas batas, hingga pemberdayaan masyarakat perbatasan. Di mana, pendekatan pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan aspek keamanan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kita menyambut baik langkah Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang meningkatkan intensitas patroli rutin sebagai tindak lanjut atas temuan survei tersebut. Ia menilai peningkatan patroli merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kita harus membangun kawasan perbatasan sebagai kawasan yang aman, maju, dan sejahtera. Ketika masyarakat perbatasan memperoleh akses pelayanan publik yang baik, peluang ekonomi yang memadai, serta infrastruktur yang mendukung, maka potensi pelanggaran lintas batas juga dapat diminimalkan. Patroli rutin yang dilakukan Satgas Pamtas merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara dan keselamatan warga. Kehadiran aparat di lapangan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan keamanan, tetapi juga menjadi simbol komitmen negara dalam melindungi masyarakat di kawasan perbatasan,” ungkap mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menekankan pentingnya optimalisasi peran PLBN sebagai pusat pelayanan terpadu di wilayah perbatasan. Keberadaan PLBN seperti Motaain harus terus diperkuat agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pintu gerbang hubungan yang baik antara Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu, kita berharap hasil survei BNPP dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang konkret dan terintegrasi, sehingga berbagai potensi kerawanan di wilayah perbatasan dapat diantisipasi secara lebih efektif.

“PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pos pemeriksaan lintas batas, tetapi juga sebagai simpul pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pelayanan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus terus menjadi prioritas. Kita ingin kawasan perbatasan menjadi beranda depan Indonesia yang aman, tertib, maju, dan membanggakan. Melalui penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan, serta sinergi antarinstansi, kita tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara Indonesia dan Timor Leste,” demikian tutup Kang Aher.