Jakarta (04/09) — Kapokdan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menilai pengembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan. Menurutnya, regulasi yang ada perlu diikuti kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan fiskal yang lebih afirmatif agar mampu mendorong pertumbuhan serta daya saing industri. Hal tersebut disampaikan dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Reformulasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (03/09/2026).

Ecky menekankan pentingnya membaca laporan keuangan perbankan sebagai cerminan dari dampak kebijakan, bukan sekadar angka. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan mengaitkan kinerja bank dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) dan OJK, termasuk terkait GWM, likuiditas, pembiayaan UMKM, dan manajemen risiko. “Kalau melihat laporan keuangan, kita harus mampu menganalisisnya dalam konteks regulasi dan perkembangan perbankan syariah. Jangan melihat angka-angka itu sebagai angka saja, tetapi sebagai hasil dari akumulasi kebijakan selama bertahun-tahun,” ujar Ecky.

Dalam kebijakan makroprudensial, ia mendorong evaluasi berbasis data untuk memastikan berbagai instrumen benar-benar memberikan afirmasi yang proporsional bagi bank syariah. Menurutnya, efektivitas insentif seperti GWM dan kebijakan pembiayaan UMKM perlu dikaji, termasuk apakah telah mendorong intermediasi dan pembiayaan sektor produktif. “Yang perlu dicek adalah apakah ada afirmasi dalam kebijakan makroprudensial. Kalau bank syariah ternyata mengambil porsi lebih besar dalam pembiayaan UMKM, berarti kebijakan tersebut perlu kita lihat efektivitasnya,” jelasnya.

Di sisi fiskal, Ecky mendorong optimalisasi perlakuan zakat sebagai tax credit serta pemberian akses yang lebih besar bagi bank syariah dalam program pembiayaan pemerintah, termasuk sektor perumahan. “Kalau disediakan sebagai tax credit, keumatannya dapat, tetapi kewajiban perpajakan juga menjadi berkurang. Itu menurut saya perjuangan yang paling bagus,” ujar Ecky.

Selain kebijakan afirmatif, ia menilai penguatan industri perlu dibarengi peningkatan daya saing dan perluasan basis Dana Pihak Ketiga (DPK), salah satunya melalui digitalisasi. Perbankan syariah juga perlu terbuka bagi seluruh masyarakat agar mampu memperluas pangsa pasar.

“Jangan sampai perbankan syariah menjadi eksklusif. Financial asset yang menguasai perekonomian harus bisa masuk ke perbankan syariah, termasuk secara cross-faith,” ujar Ecky.

Baca juga: Ahmad Syaikhu Soroti Pertumbuhan Aset Belum Cukup, Perbankan Syariah Harus Perluas Pangsa Pasar

Ecky menegaskan reformasi perbankan syariah tidak cukup dilakukan dengan menambah regulasi, tetapi harus memastikan kebijakan yang ada menghasilkan dampak nyata bagi industri. Ia mendorong kajian berbasis data terhadap kebijakan BI, OJK, dan pemerintah untuk mengidentifikasi ruang afirmasi yang dapat memperkuat intermediasi dan daya saing perbankan syariah.

“Saya melihat bahwa dari sisi makro, mikro, maupun fiskal, belum ada kebijakan yang secara serius memperpihakkan perbankan syariah. Karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikaji kembali dan diperkuat dengan afirmasi yang tepat,” tegas Ecky.