Jakarta (01/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan di kawasan wisata menyusul kebakaran yang melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, penanganan bencana di destinasi wisata tidak boleh berhenti pada pemulihan kerugian, tetapi harus disertai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Hal itu disampaikan Tifatul dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Tifatul menyoroti besarnya dampak kebakaran di Desa Adat Sade yang merupakan salah satu kawasan wisata berbasis budaya. Ia meminta pemerintah memastikan penyebab kebakaran ditelusuri secara menyeluruh dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab hanya berdasarkan dugaan korsleting listrik.
“Kalau korsleting listrik itu terlalu sederhana. Mungkin ada kompor yang menyala atau kelalaian. Ke depan perlu prosedur-prosedur, karena itu benda-benda yang sangat rentan untuk terbakar,” ujar Tifatul.
Menurutnya, karakter bangunan tradisional di kawasan Desa Adat Sade yang menggunakan material mudah terbakar membutuhkan standar mitigasi kebakaran yang lebih ketat. Pemerintah perlu memastikan tersedianya prosedur keselamatan, sarana pemadaman, akses evakuasi, serta edukasi kepada masyarakat dan pengelola kawasan wisata.
“Supaya mencegah ke depan, kebakaran itu luas sekali dan habis. Jadi perlu ada prosedur-prosedur untuk mencegah kejadian seperti ini,” tegasnya.
Tifatul juga menilai pemulihan Desa Adat Sade dan kawasan wisata lain yang terdampak bencana membutuhkan dukungan anggaran khusus. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga menjaga keberlanjutan kawasan wisata dan kehidupan masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari sektor pariwisata.
“PKS mendukung ada anggaran khusus tambahan untuk pemulihan pascabencana itu, termasuk dampak-dampak yang terjadi di Flores dan Labuan Bajo,” katanya.
Lebih jauh, Tifatul mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi bagian integral dari pengembangan pariwisata nasional. Destinasi wisata yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi harus dibangun dengan standar keamanan yang memadai agar pengembangan pariwisata tidak justru meningkatkan risiko bagi masyarakat maupun wisatawan.
Ia juga mendorong pemerintah menjadikan kasus Sade sebagai momentum untuk melakukan audit keselamatan di destinasi wisata berbasis komunitas dan kawasan adat lainnya, khususnya yang memiliki karakter bangunan tradisional dengan tingkat kerentanan kebakaran tinggi.
“Jangan hanya memikirkan promosinya, tetapi keselamatan masyarakat dan wisatawan juga harus menjadi prioritas,” pungkas Tifatul.