Jakarta (01/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, meminta pemerintah menjadikan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai musim kemarau sebagai salah satu dasar dalam penyusunan anggaran sektor pertanian tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (01/09).

Johan menyoroti informasi BMKG yang menyebut sekitar 80 persen wilayah Indonesia tengah mengalami musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mencatat 437 zona musim atau sekitar 48,77 persen wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi DPR dan pemerintah, terutama karena pembahasan anggaran 2027 tengah berlangsung. Dampak kemarau, kata Johan, tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berpotensi menekan produksi pertanian, pendapatan petani, serta pencapaian target ketahanan pangan nasional.

“Saya berharap kepada pemerintah, jangan hanya kita menganggarkan untuk perluasan tanam, bibit, alsintan, dan lain sebagainya tanpa memperhitungkan faktor cuaca. Pembahasan anggaran kita harus adaptif terhadap perkembangan iklim,” ujar Anggota DPR RI Dapil NTB I tersebut.

Johan juga mengingatkan agar pemerintah tidak terus menjadikan cuaca sebagai alasan ketika target produksi tidak tercapai. Karena itu, ia mendorong Kementerian Pertanian menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

“Harus kita antisipasi musim kemarau atau segala macam cuaca itu, agar kita tidak setiap tahun menyalahkan cuaca ketika kita gagal memenuhi target yang sudah kita tetapkan pada APBN,” tegasnya.

Secara khusus, Johan meminta Kementerian Pertanian menyusun peta wilayah rawan cuaca, mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi iklim, serta memastikan ketersediaan benih yang sesuai. Perbaikan saluran irigasi juga dinilai penting sebagai bagian dari strategi adaptasi pertanian menghadapi risiko kemarau yang semakin panjang.

Dengan langkah tersebut, Johan berharap kebijakan dan alokasi anggaran pertanian 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memiliki daya antisipasi terhadap risiko iklim yang dapat mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.