Jakarta (01/09) — Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Center pada 28 Agustus 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan untuk mendorong inovasi pelayanan dasar serta membantu mengatasi hambatan besar backlog rumah yang mencapai 30 juta unit melalui penguatan sinergi antara Pemda dan pengusaha. Penilaian Batch II berfokus pada empat sektor utama, yaitu Implementasi Program 3 Juta Rumah, Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, serta Pengelolaan Lingkungan Asri. Pada kategori perumahan, Provinsi Jawa Barat dan Banten meraih penghargaan tingkat provinsi, sementara Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bogor memenangi tingkat daerahnya. Provinsi Bali dan DKI Jakarta unggul di sektor kesehatan, D.I. Yogyakarta memenangi bidang pendidikan, sedangkan Jawa Timur mendominasi sektor lingkungan. Kemendagri berharap ajang ini memotivasi seluruh kepala daerah untuk terus melahirkan kebijakan kreatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menyikapi kebijakan Kemendagri di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Center pada 28 Agustus 2026. Penghargaan tersebut menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di mana penghargaan yang diberikan Kemendagri bukan sekadar bentuk pengakuan atas capaian daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun budaya kompetisi yang sehat antarpemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pemberian apresiasi kepada daerah berprestasi merupakan langkah positif untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik. Daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik patut dijadikan contoh dan inspirasi bagi daerah lainnya agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kang Aher saat diwawancara.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menyambut baik penjelasan Kemendagri bahwa penghargaan ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah dan membantu mengatasi backlog perumahan nasional yang masih mencapai sekitar 30 juta unit. Persoalan perumahan merupakan salah satu tantangan pembangunan yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Program 3 Juta Rumah merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyusunan regulasi yang mendukung, hingga fasilitasi investasi sektor perumahan. Karena itu, penghargaan kepada daerah yang berhasil mengimplementasikan program ini akan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk melakukan terobosan serupa,” tegas Ketua BAM DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini mengapresiasi fokus penilaian penghargaan yang mencakup empat sektor utama, yakni implementasi Program 3 Juta Rumah, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan pengelolaan lingkungan asri. Keempat sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pentingnya keberlanjutan program apresiasi semacam ini dengan sistem penilaian yang objektif, transparan, dan berbasis capaian nyata di lapangan. Di mana penghargaan akan memiliki nilai strategis apabila mampu mendorong perubahan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

“Prestasi yang telah diraih daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa inovasi, kepemimpinan yang kuat, dan tata kelola yang baik dapat menghasilkan layanan publik yang semakin berkualitas. Saya berharap praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Kita berharap penghargaan ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional,” demikian tutup Kang Aher.