Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Achmad Ru’yat Dorong Transfer Daerah yang Berkeadilan dan Berpihak pada Masyarakat

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (01/09) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, mendorong pemerintah memperkuat keberpihakan terhadap daerah melalui kebijakan transfer keuangan yang berkeadilan, merata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ru’yat dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (01/09).

Ru’yat menyampaikan hal itu setelah menerima audiensi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di ruang Banggar DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten menyampaikan aspirasi terkait transfer keuangan daerah yang dinilai perlu lebih berpihak kepada daerah.

Menurut Ru’yat, penguatan kapasitas fiskal daerah penting karena pelayanan publik dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat sebagian besar berlangsung di daerah. Karena itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dirancang agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan.

“Kami menyambut baik kehadiran audiensi dari ADKASI yang menyampaikan aspirasi terkait transfer keuangan daerah yang dirasa perlu ada keberpihakan ke daerah, karena masyarakat ada di daerah. Bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah berkeadilan, merata, dan mensejahterakan,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V tersebut.

Selain persoalan transfer daerah, Ru’yat mengatakan ADKASI juga menyampaikan aspirasi mengenai regulasi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan anggota DPRD. Ia berharap masukan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, dan pimpinan Banggar juga sudah memberikan komitmennya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh para pimpinan dan anggota asosiasi DPRD kabupaten se-Indonesia,” tegas Ru’yat.

Ia menilai komitmen tersebut perlu ditindaklanjuti agar kebijakan fiskal pusat dan daerah benar-benar mampu memperkuat pembangunan di daerah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih merata.