Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan usulan tambahan anggaran Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan karantina di daerah, termasuk Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
Hal itu disampaikan Johan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama jajaran Eselon I Barantin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026), dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Barantin Tahun 2027.
Johan mendukung penguatan anggaran Barantin karena berkaitan langsung dengan perlindungan sumber daya hayati, keamanan pangan, dan kelancaran perdagangan komoditas. Namun, usulan tambahan sebesar Rp4,851 triliun harus disertai rincian program, lokasi kegiatan, skala prioritas, indikator keberhasilan, serta manfaat bagi masyarakat.
“Tambahan anggaran harus benar-benar memperkuat pintu-pintu karantina di daerah. Barantin perlu menjelaskan distribusi anggaran per UPT dan memastikan daerah dengan lalu lintas komoditas tinggi memperoleh dukungan yang proporsional,” ujar Johan.
Dalam rapat tersebut, Johan secara khusus mengusulkan penguatan layanan Karantina NTB, terutama Satuan Pelayanan Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa. Usulan itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan temuan Komisi IV saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Badas pada masa reses.
Pulau Sumbawa merupakan salah satu sentra peternakan sekaligus pintu utama distribusi sapi, kerbau, dan kuda ke berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang 2025 tercatat sebanyak 59.905 ekor ternak dilalulintaskan dari NTB. Sementara hingga 27 Juli 2026, jumlah ternak yang telah keluar mencapai 43.235 ekor.
“Besarnya lalu lintas ternak dari Pulau Sumbawa harus diimbangi dengan fasilitas pemeriksaan, laboratorium, instalasi karantina, biosekuriti, dan tenaga teknis yang memadai. Penguatan Pelabuhan Badas bukan hanya kepentingan NTB, tetapi juga untuk menjaga kesehatan ternak dan ketahanan pangan nasional,” tegas legislator dari Dapil NTB I Pulau Sumbawa tersebut.
Johan mengusulkan peningkatan kapasitas laboratorium dan fasilitas PCR, pemenuhan alat serta bahan pengujian, penguatan Instalasi Karantina Hewan, kendaraan operasional, mobile inspection, sistem ketertelusuran digital, serta penambahan dokter hewan, paramedik, dan analis laboratorium.
Selain untuk mendukung lalu lintas ternak, Johan mendorong Pelabuhan Badas dikembangkan sebagai gerbang ekspor komoditas unggulan Pulau Sumbawa. Penguatan layanan karantina harus mencakup komoditas peternakan, pertanian, dan perikanan, disertai pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor bagi petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
“Saya mengusulkan Program Penguatan Sistem Karantina dan Gerbang Ekspor Pulau Sumbawa Tahun 2027. Jangan sampai komoditas kita melimpah, tetapi harus dikirim melalui daerah lain karena fasilitas pengujian dan sertifikasi ekspor di daerah belum memadai,” ujarnya.
Johan meminta Barantin memasukkan aspirasi tersebut ke dalam matriks program dan pagu indikatif Tahun 2027 agar dapat dikawal dan dievaluasi oleh Komisi IV DPR RI.
“Aspirasi daerah jangan hanya dicatat atau ditampung. Harus ada nomenklatur kegiatan, lokasi, kebutuhan anggaran, target keluaran, dan jadwal pelaksanaan yang jelas,” pungkas Johan.