Jakarta (01/10) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membahas penguatan konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah Provinsi Papua Selatan dengan kawasan perbatasan Papua Nugini (PNG) melalui koridor Merauke–Yetetkun–Butmabin.
Pembahasan tersebut mencakup pemetaan kondisi infrastruktur, kebutuhan konektivitas, serta dukungan sarana transportasi yang diperlukan untuk menunjang pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, pada 22 September 2026 mengatakan konektivitas Merauke–Yetetkun–Butmabin penting untuk menghubungkan kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Konektivitas tersebut juga dapat menunjang mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Konektivitas koridor ini perlu dilihat sebagai bagian dari sistem konektivitas kawasan perbatasan. Karena itu, pembahasannya tidak hanya mengenai pembangunan ruas jalan, tetapi juga keterhubungannya dengan pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan simpul lintas batas.
Menanggapi kebijakan BNPP tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan (Aher), mengapresiasi langkah BNPP RI yang terus memperkuat pembangunan dan konektivitas kawasan perbatasan melalui pembahasan pengembangan koridor Merauke–Yetetkun–Butmabin di Provinsi Papua Selatan yang terhubung dengan wilayah Papua Nugini.
Menurutnya, pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan negara hingga ke wilayah terdepan sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
“Perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia, melainkan beranda terdepan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat menikmati akses pelayanan publik, transportasi, dan aktivitas ekonomi yang lebih baik,” ungkap Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai koridor Merauke–Yetetkun–Butmabin memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai penghubung berbagai pusat aktivitas masyarakat yang selama ini menghadapi tantangan keterisolasian geografis.
Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Aher menekankan pentingnya melihat koridor Merauke–Yetetkun–Butmabin sebagai bagian dari sistem konektivitas kawasan perbatasan yang lebih luas.
Pembangunan ruas jalan harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat pelayanan masyarakat, fasilitas transportasi, kawasan ekonomi, serta simpul-simpul lintas batas negara yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
“Konektivitas jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan. Pendekatan pembangunan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Yang lebih penting adalah bagaimana infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga kedaulatan negara. Pembangunan jalan harus menjadi pengungkit pembangunan kawasan. Ketika konektivitas meningkat, maka perdagangan lintas wilayah berkembang, investasi masuk, kesempatan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan ikut meningkat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPP RI, kementerian terkait, TNI-Polri, serta masyarakat setempat agar pembangunan koridor tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain memperkuat aspek ekonomi dan pelayanan publik, pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat kehadiran negara dan menjaga integrasi nasional.
Oleh karena itu, Aher berharap pembahasan yang telah dilakukan BNPP RI dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret sehingga koridor Merauke–Yetetkun–Butmabin dapat berkembang menjadi salah satu jalur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat, dan penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan Papua Selatan.
“Pembangunan perbatasan merupakan investasi jangka panjang bagi persatuan bangsa. Kehadiran infrastruktur yang memadai akan memperkuat ikatan sosial, mempercepat pembangunan daerah, serta menunjukkan komitmen negara dalam melayani seluruh warga negara tanpa terkecuali. Perbatasan yang maju akan menjadi simbol kuat kehadiran negara. Karena itu, setiap upaya memperkuat konektivitas kawasan perbatasan patut didukung demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Aher.