Jakarta (17/08) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menilai arah kebijakan kemandirian energi dalam RAPBN 2027 merupakan langkah strategis. Namun, menurutnya agenda tersebut harus diterjemahkan melalui kebijakan anggaran yang konsisten, terutama dengan memastikan subsidi energi semakin tepat sasaran, produksi dan akses energi meningkat, serta perlindungan lingkungan tetap diperkuat.
“Semangat kemandirian energi yang disampaikan Presiden Prabowo perlu kita dukung, tetapi ukurannya harus konkret, yakni produksi energi domestik yang meningkat, akses masyarakat terhadap energi yang semakin merata, subsidi yang semakin tepat sasaran, dan berkurangnya ketergantungan terhadap energi impor secara bertahap,” kata Meitri, Senin (17/8/2026).
Anggota DPR yang membidangi isu energi ini menyoroti subsidi energi dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp272,95 triliun, naik 20,1 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp227,26 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp142,84 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp130,11 triliun.
Meitri menilai kenaikan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga daya beli dan keterjangkauan energi. Namun, dia mengingatkan bahwa semakin besar subsidi, maka harus disertai dengan perbaikan akurasi sasaran penerima manfaat dan pengawasan distribusi.
“Subsidi adalah instrumen keberpihakan negara. Jangan sampai anggarannya meningkat, tetapi kebocoran distribusi masih terjadi atau masyarakat miskin dan rentan justru kesulitan memperoleh BBM, LPG, maupun listrik bersubsidi. Transformasi subsidi berbasis data harus memastikan tidak ada masyarakat yang berhak justru tertinggal,” tegas legislator Fraksi PKS tersebut.
Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini juga mencermati kenaikan signifikan anggaran Kementerian ESDM dari Rp10,12 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp27,37 triliun dalam RAPBN 2027, atau nyaris 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama diarahkan pada Program Energi dan Ketenagalistrikan, termasuk listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), jaringan gas kota, dan pembangunan infrastruktur gas.
Pada 2027, pemerintah antara lain menargetkan 3.054 desa memperoleh akses listrik, 350.000 sambungan listrik baru, serta 150.000 sambungan rumah jaringan gas.
“Kenaikan anggaran ini harus terlihat hasilnya di masyarakat. Listrik masuk desa bukan sekadar membuat rumah menjadi terang semata. Namun juga untuk memastikan anak-anak di sana bisa belajar lebih baik, UMKM bisa berkembang, dan aktivitas ekonomi desa dapat tumbuh. Karena itu, Komisi XII berkomitmen untuk mengawal berjalannya program baik ini dengan memastikan lokasi, penerima manfaat, biaya, jadwal, dan hasil setiap program transparan dan terukur,” ujarnya.
Meitri juga mengingatkan pemerintah agar peningkatan anggaran pembangunan energi tidak dibarengi dengan pelemahan fungsi pengawasan. Pasalnya, dalam RAPBN 2027, anggaran Mitigasi dan Pelayanan Geologi turun dari Rp208,7 miliar menjadi Rp160,6 miliar, sementara Penegakan dan Pelayanan Hukum turun dari Rp37,2 miliar menjadi Rp7,4 miliar.
“Jangan sampai kapasitas kita untuk membangun semakin besar, tetapi kemampuan melakukan mitigasi, pengawasan, dan memastikan kepatuhan justru melemah. Ekspansi sektor energi membutuhkan pengawasan yang semakin kuat,” tegasnya.
Selain menyoroti isu energi, Meitri menyoroti posisi perlindungan lingkungan dalam RAPBN 2027. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup tercatat Rp1,232 triliun, turun dari Rp1,396 triliun pada APBN 2026. Alokasi tersebut antara lain mencakup Rp43,4 miliar untuk Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Rp351,3 miliar untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup.
Menurut Meitri, kondisi tersebut perlu dicermati di tengah agenda pemerintah yang semakin agresif mendorong swasembada energi, pertambangan, investasi, dan hilirisasi.
“Kita mendukung hilirisasi dan kemandirian energi karena Indonesia membutuhkan nilai tambah dari sumber daya
alamnya sendiri. Tetapi ambisi pembangunan harus diimbangi kapasitas perlindungan lingkungan yang memadai. Jangan sampai nilai tambah ekonominya kita nikmati hari ini, sementara biaya kerusakan dan pemulihan lingkungannya diwariskan kepada masyarakat dan generasi berikutnya,” ujar Meitri.
Anggota BKSAP ini menegaskan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipertentangkan. Karena itu, RAPBN 2027 perlu memastikan ekspansi investasi dan energi berjalan bersama dengan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, mitigasi perubahan iklim, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
“Kemandirian energi yang kita kejar haruslah kemandirian energi yang berkelanjutan. Energi tersedia, masyarakat mampu menjangkaunya, negara semakin mandiri, tetapi lingkungan tetap terjaga. Keseimbangan inilah yang harus kita pastikan dalam pembahasan RAPBN 2027,” pungkas Meitri.