Bandung Barat (29/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong PT Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi, baik dengan mengoptimalkan potensi di dalam negeri maupun memperluas akuisisi ladang migas di luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut penting agar Pertamina mampu berkembang menjadi perusahaan energi kelas dunia sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ateng dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN (Persero), PT Pertamina EP Regional 2, PT Pertamina EP Zona 7, PT PLN UID Jawa Barat, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat tersebut, Ateng mengapresiasi komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan produksi migas nasional. Namun, ia menilai peningkatan produksi harus dibarengi strategi ekspansi yang lebih agresif agar Pertamina mampu bersaing dengan perusahaan energi multinasional.
“Saya senang mendengar komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan produksi. Pertamina saat ini sudah sejajar dengan perusahaan energi kelas dunia. Karena itu, saya ingin mengetahui apakah ada rencana untuk mengakuisisi ladang minyak, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, sebagai langkah memperbesar produksi nasional,” ujar Ateng.
Selain ekspansi melalui akuisisi, Ateng juga meminta penjelasan mengenai target peningkatan produksi yang ingin dicapai Pertamina melalui eksplorasi, eksploitasi, maupun kerja sama dengan berbagai mitra.
Menurutnya, pemerintah dan Pertamina perlu memiliki target produksi yang terukur agar berbagai kebijakan peningkatan lifting minyak dapat dievaluasi secara objektif.
Ateng juga menyoroti kerja sama pengelolaan sejumlah sumur minyak dengan mitra yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Apabila terdapat mitra yang kinerjanya tidak optimal, tentu perlu dievaluasi. Jangan sampai potensi produksi nasional tertahan karena kerja sama yang tidak berjalan efektif,” katanya.
Selain membahas produksi migas, Ateng mengangkat persoalan ketersediaan gas LPG bagi sektor pertanian di daerah pemilihannya, Jawa Barat IX. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, banyak petani mulai beralih menggunakan gas LPG untuk mengoperasikan pompa air irigasi karena dinilai lebih mudah dan lebih hemat dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak.
Ia menyebut penggunaan LPG mampu menghemat biaya operasional petani hingga sekitar Rp4 juta dalam satu musim panen.
“Penghematan tersebut sangat berarti bagi petani. Karena itu saya meminta Pertamina memastikan pasokan gas tetap tersedia, terutama selama masa tanam dan menjelang panen agar aktivitas pertanian tidak terganggu,” ujarnya.
Ateng menjelaskan kebutuhan LPG untuk pertanian cukup tinggi di sejumlah wilayah Kabupaten Subang, seperti Kecamatan Cipunagara, Pagaden, Cibogo, Pamanukan, Cikaum, Compreng, dan Binong. Sementara di Kabupaten Majalengka kebutuhan serupa terdapat di Kecamatan Ligung, Jatitujuh, Kertajati, dan Sumberjaya, sedangkan di Kabupaten Sumedang berada di kawasan sekitar Jatigede.
Menurutnya, gangguan pasokan energi pada musim tanam berpotensi menimbulkan kerugian besar akibat gagal panen.
Ia juga meminta PT PLN (Persero) turut memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian di kawasan sekitar Bendungan Jatigede.
Ateng menilai masyarakat di sekitar bendungan telah kehilangan sebagian besar lahan pertaniannya akibat pembangunan waduk, sehingga lahan yang masih tersisa perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai.
“Saya berharap PLN dapat membantu penyediaan jaringan listrik di kawasan persawahan sekitar Jatigede agar petani dapat menggunakan pompa listrik untuk irigasi. Bendungan Jatigede memberikan manfaat besar bagi sistem kelistrikan nasional, sehingga masyarakat di sekitarnya juga perlu merasakan manfaat secara langsung,” tegasnya.
Ateng berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Menurutnya, kebijakan energi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
“Kemandirian energi harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan. Ketika kebutuhan energi petani terpenuhi dan produksi migas nasional terus meningkat, maka daya tahan ekonomi masyarakat juga akan semakin kuat,” pungkas Ateng.