Jakarta (29/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina dari Dapil Sumatera Barat II, menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor susu. Berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukannya, produksi susu nasional saat ini disebut baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan, sementara 80 persen lainnya masih berasal dari impor.
Hal tersebut disampaikan Nevi dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (29/09), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Nevi berkesempatan bertemu dengan Koperasi Usaha Ternak Tani (KUTT) Sukamakmur di Pasuruan, Jawa Timur. Dari kunjungan tersebut, ia melihat langsung berbagai persoalan sekaligus potensi pengembangan produksi susu nasional yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Nevi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena susu merupakan salah satu sumber gizi yang penting bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, peningkatan produksi susu dalam negeri perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.
“Produksi susu nasional itu baru 20 persen, 80 persennya impor. Nah, ini jadi perhatian buat kita semua untuk pemenuhan gizi sumber daya manusia, terutama anak-anak kita. Jadi ada beberapa hal yang harus kita usulkan,” ujar Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II tersebut.
Untuk mendorong peningkatan produksi susu nasional, Nevi menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperkuat pemerintah dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi regulasi perlindungan harga susu, dukungan anggaran untuk sektor hulu, integrasi koperasi ke dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Merah Putih, hingga akses pembiayaan untuk hilirisasi.
“Pertama adalah regulasi perlindungan harga susu. Yang kedua adalah dukungan anggaran untuk hulu produksi. Yang ketiga adalah integrasi koperasi ke ekosistem MBG atau Koperasi Merah Putih. Yang keempat adalah akses pembiayaan hilirisasi, yang kelima pengawasan peta jalan swasembada susu 2025–2029, dan yang keenam penguatan kapasitas kelembagaan koperasi,” ujar Nevi.
Menurut Nevi, penguatan koperasi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ekosistem produksi susu nasional. Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, dan kelembagaan yang memadai, produksi susu dalam negeri diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan.