Jakarta (27/07) — Anggota DPR RI dari Komisi XIII, Meity Rahmatia, mengecam penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok gerakan separatis bersenjata di Papua. Peristiwa tragis ini tepatnya terjadi di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo yang menewaskan sepasang suami istri dan seorang perempuan dari suku Unaukam. Mereka dieksekusi dengan kejam oleh kelompok yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka pimpinan Kopitua Heluka.
Eksekusi korban sempat terekam video dan beredar di media sosial. Tampak suami istri diintimidasi, duduk di jalan dikelilingi para pelaku yang memegang senjata api dan panah sembari membentangkan bendera Bintang Kejora. Menurut Meity, perbuatan tersebut sangat tidak manusiawi dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ia mengimbau agar konflik di Papua tidak lagi mengorbankan warga sipil.
“Para korban adalah orang-orang yang tak bersalah dan tak tahu masalah. Jangan melibatkan warga sipil demi kepentingan kelompok. Apa yang dilakukan oleh para pelaku merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tak ada alasan untuk membenarkan, para pelaku adalah kelompok terorganisasi menggunakan kekuatan senjata yang menempatkan sipil dalam posisi tak berdaya,” ungkapnya.
Meity mengatakan lebih lanjut bahwa ia sangat mengharapkan agar penanganan masalah Papua menitikberatkan pada pendekatan ekonomi. Menurutnya, sumber daya mineral Papua yang melimpah hasilnya mesti dirasakan oleh seluruh rakyat di daerah tersebut.
“Dengan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Barangkali memang akan butuh waktu lama, tapi menurut saya, itulah jalan utama yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Tentu dengan tidak mengabaikan pendekatan keamanan karena kondisi gangguan dari kelompok tertentu yang terus terjadi,” jelasnya.
Meity menyampaikan hal itu usai kunjungan ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua baru-baru ini. Dalam kunjungannya itu, Meity bersama rombongan Komisi XIII DPR RI menyaksikan langsung situasi di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak raksasa yang berlokasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu merasa takjub dengan aktivitas pertambangan di Mimika. Ia pun berharap, nilai ekonomi dari eksplorasi ekstraktif yang masif di wilayah itu dirasakan oleh masyarakat asli Papua sehingga kehidupan sosial dan politik mereka bisa lebih stabil. “Bagaimanapun stabilitas sosial dan politik juga sangat dipengaruhi oleh masalah ekonomi,” pungkasnya.
Senada dengan Meity, Kementerian HAM RI pada Minggu (26/07/2026) juga mengecam aksi penembakan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka terhadap tiga warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Juru Bicara KemenHAM Thomas Harming Suwarta menegaskan bahwa pembunuhan di luar hukum terhadap warga tak berdosa merupakan pelanggaran hak asasi manusia. KemenHAM berkoordinasi dengan Kanwil Papua Barat untuk memantau situasi dan mendorong deeskalasi konflik antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM. Personel TNI telah mengevakuasi dua jenazah korban pasangan suami istri ke RSUD Dekai meski sempat dihujani tembakan oleh OPM, sementara satu korban perempuan lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.