Jakarta (16/07) — Program Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu dikawal lebih ketat agar tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga manfaat ekonomi bagi masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Aljufri, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal pelaksanaan program sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dampaknya sehingga penggunaan APBN benar-benar memberikan hasil yang optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Habib Idrus dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Habib Idrus mengapresiasi kinerja BPKP yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 18 kali berturut-turut. Ia juga memberikan apresiasi kepada LKPP yang kembali memperoleh opini WTP 10 kali berturut-turut serta telah menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, Habib Idrus menilai pengawasan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, program yang direncanakan mencakup sekitar 83.000 koperasi desa dengan ribuan unit yang telah mulai dibangun tersebut memerlukan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik.
“Saya ingin bertanya apakah BPKP telah menyusun indikator keberhasilan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak hanya mengukur output fisiknya saja, tetapi juga outcome seperti peningkatan omzet koperasi, penurunan biaya logistik, atau bahkan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi tersebut,” kata Habib Idrus.
Ia menegaskan, BPKP memiliki peran strategis dalam mengawal tata kelola pembangunan, melakukan audit akuntabilitas bantuan pemerintah, serta mengevaluasi manfaat dari setiap program yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, pengawasan terhadap Koperasi Desa Merah Putih harus dilakukan secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya ingin publik mengetahui bahwa program yang dibangun pemerintah betul-betul diawasi. Bukan hanya sekadar membangun bangunan operasionalnya saja, tetapi juga melihat kualitas sumber daya manusianya, tata kelolanya, dan berbagai aspek lain yang menentukan keberhasilan program tersebut,” ujarnya.
Habib Idrus juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPKP dan LKPP sejak tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program. Menurutnya, pembagian peran yang jelas akan memperkuat upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan sebelum terjadi.
“Kita harus mencegah potensi penyimpangan sejak awal. Jangan sampai ada celah yang baru disadari ketika program sudah berjalan. Pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan program tetap akuntabel,” katanya.
Selain itu, kepada LKPP, Habib Idrus mendorong agar lembaga tersebut memiliki indikator kinerja yang lebih terukur sehingga kontribusinya dapat terlihat secara nyata. Ia menilai LKPP memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun hasil kerjanya perlu diterjemahkan dalam ukuran kinerja yang dapat dipahami publik.
“Misalnya, berapa besar anggaran negara yang berhasil diselamatkan atau potensi kerugian negara yang berhasil dicegah. Dengan indikator seperti itu, masyarakat dapat melihat secara nyata kontribusi LKPP dalam meningkatkan efisiensi belanja negara,” ujar Habib Idrus.
Menutup penyampaiannya, Habib Idrus menyampaikan dukungan kepada BPKP dan LKPP untuk terus memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan negara. Ia meyakini kedua lembaga tersebut memiliki sumber daya yang kompeten untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan secara akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Saya mendukung penuh BPKP dan LKPP. Yang kita harapkan adalah bagaimana pengawasan semakin kuat sehingga setiap program pemerintah benar-benar memberikan kebermanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Habib Idrus.