Jakarta (10/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia tahun 2026 masih menghadapi tantangan serius. Di balik ketersediaan pangan yang relatif terjaga, masih terdapat persoalan ketimpangan wilayah, tingginya harga pangan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, dan ketergantungan terhadap impor pangan strategis.

Data menunjukkan 433 kabupaten/kota (84,24%) berada pada kategori tahan pangan, namun 81 kabupaten/kota (15,76%) masih tergolong rentan rawan pangan. Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di Papua Pegunungan, di mana seluruh kabupaten/kotanya masih rentan, serta Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah daerah rentan terbanyak.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Negara harus menjamin pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah 3TP. Selama persoalan logistik dan distribusi belum diselesaikan, kesenjangan pangan akan terus terjadi,” ujar Slamet.

Ia juga menyoroti harga sejumlah komoditas strategis yang masih melampaui HET dan HAP. Beras premium tercatat 11,7% di atas HET, gula premium 16%, dan daging sapi 7,3% di atas HAP. Sementara itu, dalam periode 2022–2026, harga beras medium naik sekitar 36%, sedangkan UMR hanya meningkat 20–23%.

“Kenaikan harga pangan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan telah menggerus daya beli masyarakat dan berpotensi menurunkan kualitas gizi keluarga,” tegasnya.

Menurut Slamet, ketergantungan impor gandum, kedelai, gula, dan garam industri juga membuat ketahanan pangan nasional rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Jika kurs melemah dari Rp15.500 menjadi Rp17.000 per dolar AS, beban impor gandum diperkirakan bertambah sekitar Rp5,4 triliun dan kedelai Rp1,95 triliun, yang akhirnya mendorong kenaikan biaya pakan serta harga ayam dan telur.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat logistik pangan di wilayah 3TP, meningkatkan cadangan pangan pemerintah, mengevaluasi efektivitas HET dan HAP, mempercepat peningkatan produktivitas pangan nasional, serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku pangan.

“Ketahanan pangan sejati bukan hanya ketika stok tersedia, tetapi ketika seluruh rakyat mampu membeli pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau. Kebijakan pangan harus berpihak kepada petani, nelayan, peternak, dan masyarakat sebagai konsumen,” tutup Slamet.