Jakarta (08/07) — Direktorat Jenderal Imigrasi memasukkan sebanyak 92 orang warga negara asing asal China ke dalam daftar penangkalan seumur hidup setelah terbukti terlibat dalam jaringan sindikat judi online internasional dan pelaku tindak pidana penipuan investasi di wilayah Batam. Puluhan deteni warga negara asing tersebut langsung dideportasi secara massal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Guangzhou menggunakan maskapai China Southern Airlines.
Kepala Kantor Imigrasi Soetta Galih P. Kartika Perdhana menjelaskan bahwa proses deportasi massal ini terlaksana atas permintaan resmi dari Otoritas Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, di mana Pemerintah Tiongkok memfasilitasi penuh proses pemulangan dengan mengirimkan tim penjemputan khusus serta menanggung seluruh biaya operasional akomodasi deteni.
Imigrasi Soetta menerapkan mekanisme standard operating procedure kontingensi pemeriksaan keimigrasian secara khusus dan terpisah, mulai dari verifikasi identitas biometrik hingga pengawalan ke pintu pesawat agar tidak mengganggu alur pelayanan reguler penumpang lain sebagai wujud komitmen penegakan hukum transnasional yang tegas tanpa pandang bulu demi menjaga stabilitas keamanan Indonesia.
Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung langkah tegas pemerintah tersebut. Menurutnya, keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana kriminal di dalam negeri dapat mengancam keamanan, stabilitas, dan integritas sosial sehingga tidak dapat ditawar-tawar. “Saya mendukung secara moril kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencekal para pelaku seumur hidup karena terkait kedaulatan negara. Sikap tegas ini juga akan menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak main-main dalam pelanggaran imigrasi, termasuk dalam masalah kriminal seperti judi online,” jelas Meity.
Selain itu, tambah Meity, keputusan pencekalan seumur hidup akan menunjukkan sikap tegas bangsa Indonesia kepada bangsa lain, terutama di Asia Tenggara. Dengan demikian, mereka yang berencana melakukan hal yang sama, yaitu ingin memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai lokasi kejahatan transnasional akan berpikir ulang.
Politisi dari Sulawesi Selatan tersebut mengatakan bahwa bukan tak mungkin, peristiwa serupa bisa terjadi di masa depan. Karena itu, selain memberikan sanksi tegas, Meity juga berharap pemerintah meningkatkan sistem keamanan dan koordinasi dengan seluruh pihak berwenang agar tak ada celah bagi warga negara asing melakukan kejahatan di Indonesia.
“Dengan demikian, sistem keamanan dan pengawasan imigrasi kita juga tidak dianggap lemah dan longgar terhadap warga negara asing,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Meity mengatakan bahwa potensi untuk memanfaatkan Indonesia sebagai titik aktivitas kejahatan transnasional cukup besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena Indonesia merupakan pasar dengan lebih dari 220 juta pengguna internet dan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini didukung pula oleh biaya hidup dan operasional lebih murah.
“Infrastruktur digital dengan kecepatan internet yang baik dan mudahnya mendapatkan perangkat pendukung memudahkan operasi mereka. Sementara pengawasan di ranah siber juga masih lemah,” ungkapnya.
Aspek lain, lanjutnya, yaitu kondisi keamanan dan konflik yang terjadi di beberapa wilayah perbatasan negara-negara Indochina. “Selama ini, pusat aktivitas scammer dan judi online di sana. Tapi sekarang mereka terdesak dengan operasi militer di perbatasan Thailand-Kamboja, Laos, dan perang di Myanmar,” pungkasnya.