Padang (08/07) — Penguatan tata kelola Perum Bulog sebagai pilar ketahanan pangan nasional kembali disoroti dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti Anggota BAKN DPR RI, Jalal Abdul Nasir.
Pendalaman mengenai pengelolaan pangan strategis dilakukan melalui dialog bersama jajaran Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Barat. Berbagai masukan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi yang diharapkan semakin memperkuat tata kelola sektor pangan nasional.
Peran Bulog sebagai instrumen negara dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga beras dinilai perlu terus diperkuat. Dukungan kelembagaan yang adaptif dipandang akan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan penugasan pemerintah.
Kapasitas penyimpanan dinilai layak terus disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Penguatan infrastruktur pergudangan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dinamika pasokan pangan.
Skema pembiayaan yang lebih terukur dipandang penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai penugasan negara kepada Bulog. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan keuangan perusahaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Perhatian juga diberikan terhadap pengembangan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Ruang penguatan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional pada masa mendatang.
Kunjungan kerja tersebut dimanfaatkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Kuanagan sekaligus menghimpun pandangan berbagai pemangku kepentingan. Masukan yang diperoleh akan dijadikan dasar penyusunan rekomendasi BAKN DPR RI kepada pemerintah.
Komitmen terhadap penguatan akuntabilitas tata kelola pangan terus ditunjukkan oleh Jalal Abdul Nasir melalui pelaksanaan fungsi pengawasan di BAKN DPR RI. Sinergi antarlembaga diharapkan semakin memperkokoh sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.