Jakarta (07/07) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya penguatan regulasi untuk mendukung kemajuan industri perfilman nasional sekaligus mengawal aspirasi daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Hal itu disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa (07/07), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hendry menjelaskan, saat ini Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) tengah membahas berbagai isu strategis bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan para pemangku kepentingan industri perfilman.
“Hari ini kita melaksanakan kegiatan di Komisi VII DPR RI, di mana kita menjadi panja dalam Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional. Dalam panja ini kita membahas beberapa isu strategis terkait Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga industri perfilman Indonesia,” kata Hendry.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat melahirkan kebijakan dan regulasi yang mampu memperkuat ekosistem perfilman nasional sekaligus mendorong kreativitas para pelaku industri kreatif di berbagai daerah.
“Mudah-mudahan ini kita bisa nantinya menghasilkan beberapa kebijakan dan juga regulasi yang bisa membantu agar spirit dan semangat perjuangan menuju Indonesia Emas bisa diwujudkan, salah satunya melalui industri perfilman. Kita berupaya menggerakkan seluruh komunitas perfilman agar memiliki kreativitas yang lebih baik,” ujar Anggota DPR RI Dapil Riau I tersebut.
Selain fokus pada sektor ekonomi kreatif, Hendry juga menyampaikan bahwa dirinya mendapat amanah sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan bersama sejumlah anggota Fraksi PKS lainnya.
Dalam kapasitas tersebut, ia menerima aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang mengusulkan agar daerah tersebut masuk dalam cakupan RUU Daerah Kepulauan.
“Beberapa hari lalu saya menerima audiensi dari Bupati Kepulauan Meranti yang mengusulkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam list Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Saya langsung mengajak beliau bertemu dengan Ketua Pansus dan Alhamdulillah disambut dengan baik,” ungkapnya.
Hendry memastikan aspirasi tersebut akan dibawa ke dalam pembahasan resmi di tingkat Panitia Khusus agar dapat dipertimbangkan secara komprehensif.
“Insya Allah aspirasi dari Kepulauan Meranti akan kami sampaikan dalam rapat Pansus yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Mudah-mudahan aspirasi tersebut dapat diakomodasi dengan baik dalam pembahasan RUU ini,” tutup Hendry.