Jakarta (30/06) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menyerukan persatuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk merespons eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Azerbaijan.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (30/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Syahrul menjelaskan bahwa dirinya memimpin delegasi DPR RI mewakili Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam konferensi parlemen negara-negara OKI tersebut. Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan pandangannya terhadap perkembangan geopolitik global sekaligus menegaskan sikap konstitusional Indonesia terhadap isu Palestina.
“Indonesia adalah negara yang secara Undang-Undang Dasarnya menyatakan menolak penjajahan dan memiliki komitmen untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.
Menurut Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut, negara-negara Islam perlu memperkuat solidaritas dalam menghadapi situasi yang terjadi di Palestina.
“Kita, negara-negara Islam, harus kompak, harus bersatu untuk menghentikan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Saat ini Israel semakin hari semakin tidak mematuhi peraturan internasional, hukum kemanusiaan, dan berbagai ketentuan internasional lainnya,” tegas Syahrul.
Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa posisi Israel di tengah masyarakat internasional semakin terisolasi. Menurutnya, dukungan terhadap Palestina semakin banyak terlihat dalam berbagai momentum internasional, mulai dari kegiatan seni, budaya, hingga olahraga.
“Sekarang adalah posisi di mana Israel sudah diisolasi oleh dunia internasional. Dalam banyak momentum, baik seni, budaya maupun olahraga, yang terus digaungkan adalah ‘Free Palestine’ dan penolakan terhadap Israel,” katanya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Syahrul menilai momentum ini perlu dimanfaatkan oleh negara-negara anggota OKI untuk mengevaluasi berbagai kebijakan, termasuk hubungan diplomatik dengan Israel.
“Ada di antara negara-negara Islam yang melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Ini saatnya dievaluasi, karena ternyata Israel tidak membawa perdamaian dan tidak membawa ketenangan bagi kawasan. Indonesia yang sejak awal tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel akan meminta agar negara-negara yang masih memiliki hubungan diplomatik meninjau ulang kebijakan tersebut,” ujarnya.
Syahrul juga menyinggung perkembangan hubungan Israel dengan Amerika Serikat. Menurutnya, terdapat indikasi hubungan kedua negara mengalami dinamika terkait respons Israel terhadap berbagai upaya perdamaian di kawasan.
Selain itu, ia menyoroti berbagai pernyataan sejumlah pejabat Israel yang menurutnya menunjukkan adanya agenda perluasan pengaruh di kawasan Timur Tengah.
“Pernyataan-pernyataan para menteri di Israel mengenai proyek yang mereka sebut sebagai Israel Kubro/Israel Raya menunjukkan bahwa Israel tidak hanya berhenti di Palestina, tetapi juga mengarah ke Lebanon dan Suriah, bahkan mereka menyebut negara-negara lain seperti Turki, Mesir, dan Yordania. Ini menunjukkan bahwa Israel bukan negara yang patut dijadikan mitra,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Syahrul menegaskan bahwa Indonesia akan terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional sebagai bagian dari amanat konstitusi.
“Insya Allah kita akan selalu menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, karena ini merupakan mandat Undang-Undang Dasar,” pungkasnya.