Jakarta (09/06) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global harus direspons melalui kebijakan yang terintegrasi lintas otoritas dan sektor. Menurutnya, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial.
Pernyataan tersebut disampaikan Kholid dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kholid menjelaskan bahwa salah satu agenda rapat paripurna adalah mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dalam pandangannya, tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan akibat gejolak global dan tekanan ekonomi domestik yang terjadi secara bersamaan.
“Kita menghadapi tahun turbulensi dari sisi geopolitik global yang sangat tidak menentu. Terjadi perang dan konflik, dan di saat yang sama domestik kita juga mendapat tantangan yang berat,” ujar Kholid.
Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi dan telah menembus level di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap sejumlah mata uang negara lain di kawasan.
“Kondisi nilai tukar kita terus melemah. Sekarang sudah tembus di atas Rp18.000 per USD, dan bukan hanya melemah terhadap USD, tetapi juga terhadap beberapa mata uang di kawasan,” katanya.
Menghadapi situasi tersebut, Kholid menilai koordinasi antarlembaga ekonomi negara menjadi faktor yang sangat menentukan. Ia meminta agar Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi dan menyusun arah kebijakan yang selaras.
“Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dari otoritas. Pertama, otoritas moneter Bank Indonesia. Kedua, otoritas fiskal Kementerian Keuangan. Ketiga, otoritas keuangan yaitu OJK. Mereka harus duduk bersama dan berkolaborasi membuat strategi yang integratif,” tegasnya.
Menurut Kholid, kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri justru berpotensi mengurangi efektivitas respons pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi.
“Tidak boleh terpisah-pisah. BI ke mana, Kemenkeu ke mana, OJK ke mana, tidak boleh. Harus satu frekuensi, satu arah kebijakan yang terintegratif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kholid menekankan bahwa persoalan nilai tukar rupiah bukan semata-mata isu moneter, melainkan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan sektor fiskal, jasa keuangan, perdagangan, industri, energi, hingga pangan.
“Karena ini bukan hanya masalah moneter. Ini menyangkut masalah fiskal, masalah industri jasa keuangan. Bahkan kalau saya boleh mengusulkan, diperluas ke sektor riil seperti perdagangan, industri, energi, dan pangan. Jadi nilai tukar rupiah itu bukan hanya sektor moneter saja, tetapi multisektor,” jelasnya.
Politisi PKS tersebut berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional, sehingga Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Menurut Kholid, sinergi antarlembaga dan kesatuan arah kebijakan menjadi kunci agar berbagai tantangan ekonomi saat ini dapat dihadapi secara efektif dan berujung pada perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Harus satu frekuensi, satu arah kebijakan yang terintegratif,” pungkasnya.