Jakarta (08/06) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap sektor industri nasional dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (08/06).
Dalam kesempatan tersebut, Tifatul mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi paparan Menteri Perindustrian terkait kinerja sektor industri. Namun, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari serapan anggaran hingga dampak depresiasi rupiah terhadap dunia usaha.
“Serapan anggaran masih 42,57 persen. Memang kurang sedikit, tetapi paling tidak mestinya di bulan Juni ini sudah sekitar 50 persen ke atas. Karena anggaran negara ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi nasional,” ujar Tifatul.
Menurutnya, sektor industri saat ini memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen dan sektor industri memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tersebut.
“Growth kita bagus, 5,61 persen. Dan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan itu mencapai 1,03 persen. Ini angka yang sangat signifikan,” katanya.
Meski demikian, Tifatul mengingatkan bahwa sektor industri juga memiliki kontribusi besar terhadap tingginya impor nasional yang pada akhirnya ikut memengaruhi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebut total impor Indonesia selama periode Januari hingga April 2026 mencapai 86,51 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.557 triliun.
“Dari angka tersebut, sekitar 75 persen berasal dari kebutuhan sektor industri. Nilainya mencapai Rp1.168 triliun. Ini sangat besar dan tentu memiliki dampak terhadap pergerakan devisa serta nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Tifatul menilai pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS memberikan tekanan terhadap berbagai sektor industri, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor.
“Industri yang sangat terdampak antara lain petrokimia, plastik, farmasi, makanan dan minuman, tekstil, hingga manufaktur berbasis energi. Ketika rupiah melemah, biaya produksi mereka otomatis meningkat,” ujarnya.
Selain berdampak pada biaya produksi, ia juga mengingatkan risiko yang lebih luas, termasuk potensi keluarnya modal dari pasar domestik serta meningkatnya tekanan terhadap neraca perdagangan apabila ekspor tidak tumbuh seimbang dengan impor.
“Kita melihat investor menjual saham dalam rupiah, kemudian mengkonversinya ke dolar. Bahkan ada indikasi capital flight yang bukan hanya dilakukan investor asing, tetapi juga pemilik modal dalam negeri,” kata Tifatul.
Karena itu, ia meminta Kementerian Perindustrian menyiapkan langkah-langkah strategis yang lebih konkret untuk mengurangi ketergantungan industri terhadap impor sekaligus memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional.
“Pertanyaan saya, secara strategis apa langkah-langkah yang akan diambil Kementerian Perindustrian? Karena kontribusi dunia industri terhadap impor kita sangat besar, sehingga harus menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan depresiasi rupiah,” tegasnya.
Menurut Tifatul, berbagai langkah yang telah tercantum dalam program pemerintah seperti insentif fiskal dan nonfiskal, pengendalian impor, serta koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat dengan strategi jangka panjang yang mampu meningkatkan penggunaan bahan baku domestik dan mempercepat substitusi impor.
“Kalau tidak punya strategi yang tepat, kita bisa salah memulai. Karena itu diperlukan langkah yang benar-benar terukur untuk memperkuat industri nasional di tengah tantangan ekonomi global,” pungkasnya.