Jakarta (18/05) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menekankan pentingnya pengelolaan ekspektasi pasar secara strategis di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan dinamika ekonomi global. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/05).
Menurut Kholid, stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dijaga melalui kebijakan teknis moneter, tetapi juga melalui kemampuan otoritas dalam membangun kepercayaan publik dan pelaku pasar.
“Dalam situasi saat ini, terutama dalam konteks nilai tukar rupiah, perlu ada strategic management of expectation. Jadi bagaimana mengelola ekspektasi itu strategis, bukan hanya kebijakan teknis moneter,” ujar Kholid.
Sekjen DPP PKS tersebut menjelaskan bahwa pelaku pasar saat ini sangat dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap kondisi masa depan, bukan sekadar data ekonomi historis maupun kondisi hari ini. Karena itu, komunikasi dan soliditas antarotoritas ekonomi menjadi sangat menentukan.
Ia mengutip teori rational expectation yang dikenalkan ekonom peraih Nobel Robert Lucas untuk menggambarkan bagaimana investor dan pelaku pasar membentuk persepsi mereka terhadap arah ekonomi.
“Pelaku pasar, investor, hedge fund, industri, itu membuat pricing yang rasional bukan hanya berdasarkan data kemarin atau hari ini, tetapi ekspektasi masa depan. Itu tugas besar otoritas, termasuk otoritas moneter,” katanya.
Kholid menilai koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS harus tampil solid dalam membangun optimisme pasar.
“KSSK harus menjadi A-team yang solid untuk menangani ekspektasi di masa depan. Otoritas harus loud and clear menyampaikan bahwa kondisi hari ini tidak sama dengan 1998,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa persepsi publik masih dibayangi trauma krisis moneter 1998. Karena itu, menurutnya, pemerintah dan otoritas keuangan perlu aktif memitigasi persepsi tersebut dengan komunikasi yang konsisten dan berbasis data.
“Kita mengalami anchoring bias, ada trauma persepsi 1998. Padahal kondisi sekarang totally different dengan 1998,” ujarnya.
Kholid menjelaskan bahwa depresiasi rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis 1998, baik dari sisi fundamental ekonomi maupun struktur utang luar negeri sektor swasta.
“Dulu private sector utang luar negerinya luar biasa besar dalam bentuk dolar. Sekarang kondisinya berbeda. Karena itu confidence level harus dinaikkan agar market percaya kepada otoritas,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah beberapa kali berhasil melewati berbagai krisis ekonomi global, mulai dari krisis 1998, krisis finansial global 2008, taper tantrum 2013, hingga pandemi Covid-19.
“Kita pernah mengalami fase-fase krisis sebelumnya dan bisa melewati itu. Maka optimisme dan confidence level itu harus dikelola dengan baik secara institusional,” katanya.
Selain membangun optimisme, Kholid meminta pemerintah dan otoritas ekonomi tetap transparan dan jujur dalam menyampaikan tantangan ekonomi yang perlu diperbaiki.
“Market harus melihat ada reform, ada soliditas yang luar biasa antara sektor moneter, industri jasa keuangan, dan fiskal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kholid juga meminta Bank Indonesia memperkuat forward guidance dan komunikasi kebijakan agar pasar memiliki arah dan kepastian.
“Kalau strategic management of expectation belum dilakukan maksimal, maka operasi moneter dan intervensi market bisa kehilangan ruh dan kredibilitasnya,” pungkasnya.