Jakarta (18/05) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian UMKM dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 dan semester pertama tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri UMKM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/05).
Hendry menilai capaian penyaluran KUR menunjukkan tren positif. Ia menyebut realisasi penyaluran KUR tahun 2025 telah mencapai 94,4 persen, sementara pada semester I tahun 2026 sudah mencapai 35,8 persen atau senilai Rp105,8 triliun.
“Saya ingin pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah dicapai kinerja kementerian tahun 2025, di mana penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR mencapai 94,4 persen. Dan kita melihat pada capaian semester I tahun anggaran 2026 ini sudah mencapai 35,8 persen atau Rp105,8 triliun,” ujar Hendry.
Meski demikian, legislator PKS tersebut menyoroti masih adanya persoalan di lapangan terkait implementasi penyaluran KUR, khususnya mengenai kedisiplinan bank penyalur dalam menjalankan aturan pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Kita menemukan di lapangan beberapa kendala dan permasalahan Kredit Usaha Rakyat ini masih berputar tentang sejauh mana disiplin dari bank-bank penerima atau bank penyalur KUR itu,” katanya.
Hendry juga menekankan perlunya ketegasan terhadap praktik yang tidak sesuai aturan, terutama terkait pinjaman KUR di bawah Rp100 juta yang seharusnya tidak memerlukan agunan tambahan.
“Sampai masa reses kemarin saya masih menerima laporan bahwa yang di bawah Rp100 juta yang tanpa agunan itu masih menjadi persoalan. Ini bagaimana kira-kira fungsi kami sebagai pengawas dan kolaborasi dengan Pak Menteri terkait dengan hal ini,” tegasnya.
Selain soal KUR, Hendry turut menyoroti rencana peluncuran program “Sapa UMKM” oleh Kementerian UMKM. Ia berharap Komisi VII DPR RI dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif di daerah serta mampu menghasilkan basis data UMKM yang akurat.
“Bagaimana pola kita membangun kolaborasi di Komisi VII dengan Kementerian UMKM agar program Sapa UMKM ini berjalan efektif. Karena kita akan mendapatkan database yang kita harapkan bisa mengevaluasi usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan seterusnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hendry juga mendorong penguatan ekosistem usaha melalui pengembangan inkubator bisnis dan program Peluk UMKM di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan gedung untuk mendukung program tersebut.
“Saya berharap nanti selain Pak Menteri dan Pak Wamen, mungkin juga bisa dikolaborasikan dengan CSR BUMN seperti Pegadaian misalnya, bersama pemerintah daerah. Karena gedungnya sudah ada, tinggal bagaimana programnya bisa dimanfaatkan,” kata Hendry.
Ia berharap program tersebut dapat direalisasikan tahun ini mengingat Komisi VII DPR RI telah beberapa kali melakukan komunikasi dan kunjungan langsung ke Kabupaten Siak.
“Kalau ini tidak terrealisasi tahun ini, tentu kita akan ditanya masyarakat, karena Komisi VII sudah sampai ke Kabupaten Siak. Maka saya mengharapkan ada perhatian dari Kementerian UMKM,” imbuhnya.
Menutup penyampaiannya, Hendry mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran UMKM agar benar-benar memberikan dampak bagi pelaku usaha.