Surakarta (15/05) — Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta untuk mengevaluasi kinerja dan metodologi statistik guna memastikan keakuratan data Sensus Ekonomi.
Langkah ini krusial untuk memetakan potensi ekonomi daerah sekaligus mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran (mismatch) dalam penyaluran bantuan pemerintah di tengah ketidakpastian situasi ekonomi nasional maupun global.
Kunjungan yang berlangsung di Pendopo Kantor Kelurahan Sumber, Banjarsari, ini dihadiri oleh jajaran BPS Kota Surakarta, Bappeda, perwakilan perguruan tinggi, serta pengelola Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) se-Kota Surakarta. Evaluasi ini difokuskan pada sinkronisasi data agar intervensi kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil Sensus Ekonomi sangat tinggi. Menurutnya, kejujuran data menjadi kunci utama agar peta kekuatan UMKM dan peluang sektor usaha di masa depan dapat terbaca dengan jelas.
“Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi,” tegas Fikri Faqih, Jumat (15/5/2026).
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini juga menyoroti prestasi Kota Surakarta yang masuk dalam tiga besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah bersama Salatiga dan Semarang.
Namun, ia mengingatkan agar BPS tidak hanya terpaku pada angka IPM atau Gini Ratio saja, melainkan juga harus mampu mendeteksi dini kondisi warga disabilitas, warga miskin ekstrem, dan kaum dhuafa melalui sistem data yang transparan dan dapat diakses publik.
Fikri mencontohkan model keterbukaan data di daerah lain yang memungkinkan publik memantau sebaran warga stunting hingga tingkat RT secara real time.
Menurutnya, sistem informasi statistik di kota seperti Solo harus mulai beralih dari model monografi statis ke sistem digital yang dinamis dan accessible.
“Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, kita harapkan data yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna,” pungkasnya.
Kunjungan kerja spesifik masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 ini berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Mei 2026, dengan agenda utama penguatan kualitas data statistik di tingkat daerah.